IHSG Sempat Anjlok, Adies Kadir Pastikan Mitigasi Pemerintah Berjalan

Salah satu strategi utama yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini. Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional tidak lepas dari berbagai langkah mitigasi yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Adies menanggapi pemulihan cepat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari 6.058 pada Selasa (18/3) menjadi 6.325 pada Rabu (19/3).

"Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa kemarin dengan penurunan IHSG sebesar 6,02% ke level 6.058. Sehari setelahnya, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325. Pemulihan yang relatif cepat ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat pandemi, meskipun tantangan eksternal yang dihadapi tetap berat," ujar Adies, Kamis (20/3).

Langkah Mitigasi Pemerintah

Adies mengungkapkan bahwa salah satu strategi utama yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

"Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional dan berlaku efektif per 1 Maret 2025. Ini bertujuan menjaga nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.000 per dolar AS, sesuai target APBN 2025. Tanpa kebijakan ini, rupiah berisiko melemah hingga menembus Rp17.000 per dolar AS," jelasnya.

Selain itu, Adies menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diyakininya akan meningkatkan kapasitas investasi domestik dengan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global," tambahnya.

Tak hanya itu, Adies juga menyoroti berbagai kebijakan strategis lain yang dapat memperkuat ekonomi nasional, seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi industri, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Semua kebijakan ini berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai target Presiden," paparnya.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun berbagai program telah dirancang secara teknokratis dengan baik, Adies mengakui bahwa pasar belum merespons secara optimal.

"Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya keterpaduan antarinstansi dalam komunikasi dan narasi publik. Selain itu, pasar masih menantikan progres konkret dari implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional," katanya.

Sebagai langkah mitigasi, Adies memastikan bahwa DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan fiskal 2025, termasuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh dan memastikan wajib pajak tetap dapat menggunakan sistem perpajakan lama hingga Coretax siap digunakan.

DPR juga akan terus memantau indikator ekonomi dan non-ekonomi yang berpengaruh terhadap kepercayaan pasar, termasuk indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.

"DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks ini dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini," tegasnya.

Meski demikian, Adies mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan dalam menghadapi potensi risiko ekonomi.

"Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi yang dilakukan pemerintah dan DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu ragu atau risau terhadap prospek ekonomi Indonesia pada 2025," pungkasnya.