Tekan Impor Gas Rp 150 Triliun, Pemerintah Mulai Uji Coba CNG Pengganti LPG

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang program untuk mengalihkan sebagian konsumsi gas elpiji (LPG) ke gas alam terkompresi (CNG). Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menekan biaya subsidi energi.

Menurut Bahlil, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya berada di kisaran 1,8 hingga 1,9 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG masih harus dipenuhi melalui impor.

Bahlil juga menyatakan, "Untuk LPG, konsumsi kita 8,5 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8--1,9 juta ton. Selebihnya impor," saat berbicara dalam Energy Forum di Hotel Borobudur pada Kamis (25/6/2026). Ia menambahkan bahwa tingginya angka impor LPG menguras devisa negara dalam jumlah yang signifikan.

Ketika harga acuan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) berada di kisaran US$ 70 per barel, kebutuhan devisa untuk impor LPG diperkirakan mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Dengan fluktuasi harga energi saat ini, nilai tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 140 hingga 150 triliun per tahun.

Secara keseluruhan, belanja impor energi Indonesia, termasuk bahan bakar minyak (BBM), mencapai sekitar US$ 28 hingga 30 miliar per tahun. Bahlil menilai bahwa kondisi ini memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan memanfaatkan sumber energi domestik yang melimpah. Dengan langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi beban ekonomi yang ditimbulkan oleh ketergantungan impor.

Salah satu langkah yang sedang dipersiapkan adalah memperluas penggunaan CNG sebagai alternatif LPG. Menurut Bahlil, Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar, terutama gas dengan kandungan metana dan etana (C1 dan C2) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar CNG.

Ia mencontohkan penemuan cadangan gas baru oleh ENI di Kalimantan Timur yang mencapai sekitar 5 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF), ditambah dengan potensi lain sekitar 2 TCF. Lapangan tersebut diproyeksikan mulai berproduksi pada tahun 2028 hingga 2029.

Bahlil menambahkan bahwa kebutuhan gas untuk menggantikan konsumsi LPG nasional diperkirakan tidak lebih dari 800 million standard cubic feet per day (MMSCFD), sehingga pasokan gas domestik dinilai cukup untuk mendukung program konversi.

"Kita harus melakukan bauran energi. Salah satunya dengan mendorong penggunaan CNG karena bahan bakunya melimpah di Indonesia," ujarnya. Saat ini, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) tengah menjalankan uji coba tahap ketiga penggunaan CNG dalam tabung berukuran setara LPG 3 kilogram. Teknologi tersebut menggunakan tekanan sekitar 200 hingga 250 bar dan dirancang agar dapat digunakan dengan kompor yang sudah ada tanpa perlu penggantian peralatan.

Menurut Bahlil, sistem keamanan pada tabung sedang dalam tahap pengujian untuk memastikan ketahanannya terhadap risiko kebakaran dan ledakan. Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, maka produksi dapat dimulai pada bulan Juli mendatang. Ia juga menambahkan bahwa penggunaan CNG (Compressed Natural Gas) sebenarnya bukanlah hal yang baru. Selama ini, bahan bakar ini telah dimanfaatkan di berbagai sektor, termasuk hotel, restoran, katering, dan industri.

Meski demikian, pemerintah tidak akan sepenuhnya menghapus penggunaan LPG (Liquefied Petroleum Gas). Rencana yang disiapkan adalah skema bauran energi, terutama untuk daerah-daerah yang masih sangat bergantung pada distribusi LPG.

Selain CNG, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan kompor listrik sebagai alternatif energi untuk rumah tangga. Bahlil menilai bahwa langkah diversifikasi energi ini sangat penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi LPG yang saat ini mencapai sekitar Rp 80 hingga 87 triliun per tahun.

“Kita ingin mengurangi impor, mengurangi subsidi, dan memperkuat kedaulatan energi nasional,” kata Bahlil. Dengan langkah ini, diharapkan akan tercipta ketahanan energi yang lebih baik dan pengurangan ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendukung perkembangan industri lokal sekaligus menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga.