AS Coret Status Suriah Sebagai Negara Pendukung Terorisme

Amerika Serikat (AS) berencana menghapus label "negara pendukung terorisme" yang selama ini disematkan kepada Suriah. Status ini telah ada selama beberapa dekade dan menjadi penghalang utama bagi investasi asing untuk memasuki negara tersebut.

Keputusan ini dianggap sebagai tanda kepercayaan baru dari Washington terhadap kepemimpinan Presiden Ahmed al-Sharaa.

Seperti dilansir Aljazeera pada Kamis (9/7/2026), Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa langkah ini adalah "langkah bersejarah" yang diambil oleh Presiden Donald Trump demi memberikan peluang kepada rakyat Suriah untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Pencabutan status ini direncanakan akan berlaku dalam waktu 45 hari. Kecuali jika Kongres AS membatalkannya.

Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Donald Trump melakukan pertemuan dengan Ahmed al-Sharaa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang berlangsung di Turki.

Al-Sharaa, yang sebelumnya merupakan pemimpin kelompok pemberontak, kini berusaha membangun citra sebagai pemersatu setelah kejatuhan pemerintahan keluarga al-Assad pada tahun 2024, yang telah berkuasa di Suriah selama lebih dari lima puluh tahun.

Rubio menjelaskan, pencabutan berbagai sanksi terhadap Suriah akan membuka peluang bagi perdagangan internasional, meningkatkan investasi asing, dan membantu proses rekonstruksi negara yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

"Suriah yang stabil, bersatu, dan hidup damai dengan rakyatnya maupun negara-negara tetangga akan memberikan manfaat tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia," ungkap Rubio.

Selama bertahun-tahun, Suriah terjebak dalam konflik bersenjata yang telah merusak perekonomiannya. Kondisi ini membuat krisis pengungsi yang parah, dan memberikan peluang bagi kelompok bersenjata seperti ISIS untuk berkembang.

Dalam pertemuan di Ankara dengan al-Sharaa, Trump memberikan pujian atas usaha pemimpin baru Suriah itu dalam menyatukan kembali negara yang terpecah.

"Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menyatukan Suriah. Pemerintahan sebelumnya meninggalkan Suriah dalam kondisi yang sangat kacau," ungkap Trump.

Meskipun Trump telah melonggarkan beberapa sanksi terhadap Suriah, dampak yang dirasakan masih terbatas karena negara itu tetap terdaftar sebagai negara pendukung terorisme menurut AS.

Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan Amerika dan investor internasional harus menghadapi risiko hukum jika mereka berusaha untuk berbisnis di Suriah.

Terkait dengan masalah ini, Marco Rubio menjelaskan bahwa keputusan untuk mencabut status terorisme diambil setelah pemerintah Suriah memberikan jaminan resmi bahwa mereka tidak akan lagi terlibat dalam mendukung aksi terorisme internasional.

Pemerintahan Ahmed al-Sharaa telah menyatakan komitmennya untuk menjauh dari kebijakan yang menjadi penyebab utama Suriah terdaftar dalam daftar hitam Washington. Setelah Suriah dikeluarkan dari daftar tersebut, hanya tersisa tiga negara yang masih dianggap sebagai pendukung terorisme oleh Amerika Serikat, yaitu Iran, Korea Utara, dan Kuba.

Pada tahun 1979, Amerika Serikat secara resmi memasukkan Suriah dalam daftar negara yang mendukung terorisme. Di bawah kepemimpinan Hafez al-Assad dan kemudian putranya, Bashar al-Assad, negara ini berfungsi sebagai markas bagi berbagai kelompok bersenjata Palestina.

Selain itu, Damaskus juga dituduh terlibat dalam sejumlah aksi teror, termasuk dugaan keterlibatan dalam upaya pengeboman pesawat maskapai Israel, El Al, pada tahun 1986. Dalam beberapa tahun terakhir, status Suriah sebagai negara pendukung terorisme lebih sering dikaitkan dengan hubungan dekat rezim Bashar al-Assad dengan Iran serta dukungannya terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon.

Hubungan Suriah dengan Israel tetap menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun pemerintah baru Suriah kini mendapatkan dukungan dari Washington, hubungan antara negara ini dan Israel masih menjadi isu yang belum terpecahkan.

Israel, yang sejak lama menganggap Suriah sebagai salah satu musuh utama, telah beberapa kali melakukan serangan udara ke wilayah mereka.

Sebelumnya, Trump juga mendorong Damaskus untuk mencari jalan perdamaian dengan Israel, namun hingga saat ini, belum ada kemajuan yang berarti. Bulan lalu, Trump menyarankan agar Suriah berperan lebih aktif dalam upaya melemahkan Hizbullah. Namun, Ahmed al-Sharaa menegaskan bahwa pemerintahannya tidak memiliki rencana untuk melakukan intervensi militer di Lebanon, negara yang pernah berada di bawah pendudukan Suriah selama puluhan tahun pada masa pemerintahan keluarga al-Assad.