LIVE

Hari Karyuliarto Minta Bawas MA dan KY Pantau Perkara LNG Pertamina

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara.

pertamina
Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara.
Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara. (AntaraNews)

Hari Karyuliarto, mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, melalui penasihat hukumnya, sedang mempersiapkan surat pelaporan. Laporan ini akan diajukan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk memantau jalannya perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) yang tengah bergulir.

Langkah ini diambil setelah sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, di mana penasihat hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menyatakan pentingnya pengawasan. Wa Ode menekankan bahwa Bawas MA dan KY memiliki kewenangan untuk mengawasi persidangan secara langsung.

Permohonan tertulis ini diajukan untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Wa Ode berharap pengawasan ini akan menjamin putusan yang seadil-adilnya, baik jika Hari terbukti bersalah maupun jika tidak bersalah, demi tegaknya hukum dan keadilan.

Permohonan Pengawasan Peradilan dalam Perkara LNG Pertamina

Penasihat hukum Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab, menegaskan bahwa permohonan pengawasan kepada Bawas MA dan KY adalah upaya untuk mengawal perkara LNG Pertamina. Menurutnya, pengawasan dari kedua lembaga tersebut akan membuat jalannya persidangan semakin baik.

Meskipun mengakui bahwa proses persidangan kliennya sejauh ini berjalan cukup baik dengan majelis hakim yang bijaksana, Wa Ode tetap meyakini pentingnya pengawasan eksternal. Ia menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada prosedur yang disalahkan dalam kasus ini, tidak ada kerugian negara, serta tidak ada intervensi yang terjadi.

Hari Karyuliarto sendiri menilai bahwa proses hukum yang menjeratnya ini berakar dari konflik internal di jajaran manajemen Pertamina. Keterangan saksi dalam persidangan mengindikasikan adanya perseteruan antara Komisaris Utama dan Direktur Utama Pertamina pada masa itu, yang disebut-sebut memicu timbulnya kasus hukum LNG ini.

Rincian Dugaan Korupsi Pengadaan LNG Pertamina

Hari Karyuliarto merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada PT Pertamina dan instansi terkait lainnya yang terjadi antara tahun 2011-2021. Kasus ini juga menyeret Yenni Andayani, mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012-2013, sebagai terdakwa.

Kedua terdakwa diduga menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun. Selain itu, perbuatan hukum tersebut juga diduga memperkaya mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, senilai Rp1,09 miliar dan 104.016 dolar AS, serta memperkaya CCL sebesar 113,84 juta dolar AS.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hari Karyuliarto diduga berupa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional. Meskipun demikian, ia tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc. Sementara itu, Yenni Andayani diduga mengusulkan kepada Hari untuk menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) Sirkuler. RRD ini mengenai keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari CCL tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, dan mitigasinya, serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian.

Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pria Eksibisionis di Depan Dua Bocah Perempuan Ditangkap

{{caption}}
Roy Suryo Sudah Menduga Bakal Dijemput Polisi, Tidak Marah dan Panik

{{caption}}
Kronologi Penangkapan Roy Suryo, Situasi Sempat Tegang

{{caption}}
Kondisi Roy Suryo dan dr Tifa Sebelum Ditangkap Polisi

{{caption}}
GTA 6 Belum Rilis, Penjualan Konsol Ini Malah Melonjak

{{caption}}
Membedah Pemikiran Kritis Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra

Topik Terkait
{{caption}}
Eks Direktur Pertamina Gugat LHP BPK Kasus Korupsi LNG, Sebut Audit Ilegal

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, akan menggugat LHP BPK kasus korupsi LNG ke PTUN. Ia sebut audit ilegal dan di bawah standar, mempertanyakan validitas laporan negara.

Gugatan LHP BPK Korupsi LNG
{{caption}}
Kuasa Hukum Hari Karyuliarto Pertanyakan Status Korupsi dalam Kasus LNG

Pengacara Hari Karyuliarto berpendapat bahwa kasus LNG Pertamina adalah bagian dari risiko bisnis, bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Kasus LNG
{{caption}}
Sidang Kasus LNG, Terdakwa Sampaikan Keberatan atas Dasar Logika Perkara

Hari Karyuliarto dalam sidang duplik mengungkapkan bahwa kasus LNG yang menimpanya merupakan tindakan kriminalisasi.

Kasus LNG
{{caption}}
Eks Direktur Pertamina Tegaskan Pengadaan LNG Tak Perlu Izin Komisaris dalam Kasus Corpus Christi

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, menyatakan pengadaan LNG Pertamina tidak memerlukan izin komisaris atau RUPS, membantah tudingan jaksa dalam kasus dugaan korupsi Corpus Christi.

Pertamina
{{caption}}
Bacakan Pledoi, Terdakwa Kasus Korupsi LNG Hari Karyuliarto Bantah Semua Tuduhan

Eks Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari segala tuduhan dalam kasus LNG.

lng
{{caption}}
Eks Direktur Pertamina Tegaskan Pengadaan LNG Disertai Kajian Mendalam

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, membantah tuduhan tanpa kajian dalam pengadaan LNG Corpus Christi, menegaskan proses tersebut melibatkan empat konsultan dan analisis internal yang komprehensif.

Pengadaan LNG Pertamina
{{caption}}
Ahli Perkuat Kebijakan Pengadaan LNG Pertamina Tak Salahi Aturan, Eks Direktur Sebut Negosiasi Langsung Sah

Eks Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto menyatakan kebijakan pengadaan LNG Pertamina tidak menyalahi aturan, diperkuat keterangan ahli yang menyebut negosiasi langsung sah dan tidak butuh izin khusus.

Kebijakan Pengadaan LNG Pertamina
{{caption}}
Pengadaan LNG Corpus Christi: Mantan Direktur Pertamina Bantah Keterlibatan dalam Kasus Korupsi

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan LNG Corpus Christi, menegaskan transaksi terjadi setelah masa jabatannya berakhir.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Hari Karyuliarto Minta Ahok dan Nicke Jadi Saksi dalam Sidang Korupsi LNG Pertamina

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Nicke Widyawati bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina, memicu sorotan terhadap periode kepemimpinan mereka.

Sidang Korupsi LNG Pertamina
{{caption}}
Hari Karyuliarto Klaim Kebijakan Impor LNG Pertamina dari AS Untungkan Negara, Bukan Rugikan

Mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto membantah tudingan kerugian negara dalam kebijakan Impor LNG Pertamina dari AS, justru disebut visioner dan menghasilkan keuntungan. Simak pembelaannya!

Hari Karyuliarto
{{caption}}
JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Mantan Dirut PT Pertamina di Sidang Korupsi LNG

JK bakal menjadi saksi meringankan untuk terdakwa mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan.

Jusuf Kalla
{{caption}}
Ahok Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Gas Alam Cair Pertamina

Ahok tengah menjalani pemeriksaan di lantai dua gedung Merah Putih KPK.

Ahok
{{caption}}
Pertamina Tambah 258.000 Tabung LPG 3 Kg di Bali Selama Perayaan Galungan dan Kuningan

Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Bali, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup.

bbm
{{caption}}
Libur Panjang, Pertamina Gelontorkan 1,3 Juta Tabung LPG Tambahan di Jateng-DIY

Skema fakultatif artinya pengiriman ekstra di luar jadwal reguler hari kerja, khusus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat hari libur nasional.

berita kontributor
{{caption}}
Kualitas Avtur Pertamina Bali Terjamin Jelang Puncak Musim Liburan 2026

PT Pertamina (Persero) memastikan kualitas avtur Bali tetap prima untuk mendukung operasional penerbangan yang aman. Langkah ini krusial menjelang puncak musim liburan pertengahan tahun 2026, menjaga Kualitas Avtur Pertamina Bali.

aviasi
{{caption}}
Gubernur Papua Tegaskan Pengawasan Distribusi BBM Diperketat, Antisipasi Penimbunan

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menekankan pentingnya Pengawasan Distribusi BBM Papua secara ketat untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan, terutama pasca perubahan harga BBM.

distribusi bbm
{{caption}}
Produksi Minyak Sumur Rakyat Ngiyono Blora Capai 5.000 Liter Per Hari, Dukung Ketahanan Energi Nasional

Produksi Minyak Sumur Rakyat di Desa Ngiyono, Blora, mencapai 5.000 liter per hari, berkontribusi signifikan pada pasokan energi nasional dan ekonomi lokal.

blora
{{caption}}
Pertamina Perketat Kualitas Avtur Pertamina Bali Jelang Puncak Liburan Demi Keselamatan Penerbangan

Menghadapi puncak liburan pertengahan 2026, Pertamina menerapkan standar ketat untuk menjamin Kualitas Avtur Pertamina Bali. Langkah ini krusial demi keselamatan penerbangan dan kelancaran mobilitas di Pulau Dewata.

aviasi
{{caption}}
Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina, Rugikan Negara Rp1 Miliar

Kodaeral VIII berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal dari Filipina di perairan Sulawesi Utara, menyebabkan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar.

barang ilegal
{{caption}}
Korupsi Pabrik Es Abdya: Dua Eks Pejabat DKP Hadapi Tuntutan 5,5 Tahun Penjara

Dua eks pejabat Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya (Abdya) dituntut total 5,5 tahun penjara atas kasus korupsi pabrik es Abdya, mengungkap kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

aceh barat daya
{{caption}}
Pemkot Kediri dan Bea Cukai Sita Ribuan Batang Rokok Ilegal, Tekan Kerugian Negara

Kolaborasi Pemkot Kediri dan Bea Cukai berhasil menyita ribuan batang rokok ilegal dari pedagang kaki lima. Operasi ini menjadi komitmen menekan peredaran rokok ilegal Kediri yang merugikan negara.

bea cukai kediri
{{caption}}
Kejari Ogan Ilir Intensifkan Penyelidikan Dana Puskesmas Ogan Ilir, Seluruh Kepala Puskesmas Diperiksa

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terus mendalami dugaan penyimpangan dana. Seluruh kepala puskesmas di wilayah tersebut telah diperiksa dalam penyelidikan dana Puskesmas Ogan Ilir. Apa hasilnya?

anggaran kesehatan
{{caption}}
Bareskrim Polri Sidik Dugaan Under Invoicing Ekspor Sawit PT MMS

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sedang menyidik dugaan praktik under invoicing dalam ekspor sawit oleh PT MMS, yang berpotensi merugikan negara. Penasaran bagaimana modus operandi dan potensi kerugiannya?

bareskrim polri
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk