LIVE

Hari Karyuliarto Minta Bawas MA dan KY Pantau Perkara LNG Pertamina

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara.

pertamina
Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara.
Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara. (AntaraNews)

Hari Karyuliarto, mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, melalui penasihat hukumnya, sedang mempersiapkan surat pelaporan. Laporan ini akan diajukan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk memantau jalannya perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) yang tengah bergulir.

Langkah ini diambil setelah sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, di mana penasihat hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menyatakan pentingnya pengawasan. Wa Ode menekankan bahwa Bawas MA dan KY memiliki kewenangan untuk mengawasi persidangan secara langsung.

Permohonan tertulis ini diajukan untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Wa Ode berharap pengawasan ini akan menjamin putusan yang seadil-adilnya, baik jika Hari terbukti bersalah maupun jika tidak bersalah, demi tegaknya hukum dan keadilan.

Permohonan Pengawasan Peradilan dalam Perkara LNG Pertamina

Penasihat hukum Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab, menegaskan bahwa permohonan pengawasan kepada Bawas MA dan KY adalah upaya untuk mengawal perkara LNG Pertamina. Menurutnya, pengawasan dari kedua lembaga tersebut akan membuat jalannya persidangan semakin baik.

Meskipun mengakui bahwa proses persidangan kliennya sejauh ini berjalan cukup baik dengan majelis hakim yang bijaksana, Wa Ode tetap meyakini pentingnya pengawasan eksternal. Ia menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada prosedur yang disalahkan dalam kasus ini, tidak ada kerugian negara, serta tidak ada intervensi yang terjadi.

Hari Karyuliarto sendiri menilai bahwa proses hukum yang menjeratnya ini berakar dari konflik internal di jajaran manajemen Pertamina. Keterangan saksi dalam persidangan mengindikasikan adanya perseteruan antara Komisaris Utama dan Direktur Utama Pertamina pada masa itu, yang disebut-sebut memicu timbulnya kasus hukum LNG ini.

Rincian Dugaan Korupsi Pengadaan LNG Pertamina

Hari Karyuliarto merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada PT Pertamina dan instansi terkait lainnya yang terjadi antara tahun 2011-2021. Kasus ini juga menyeret Yenni Andayani, mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012-2013, sebagai terdakwa.

Kedua terdakwa diduga menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun. Selain itu, perbuatan hukum tersebut juga diduga memperkaya mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, senilai Rp1,09 miliar dan 104.016 dolar AS, serta memperkaya CCL sebesar 113,84 juta dolar AS.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hari Karyuliarto diduga berupa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional. Meskipun demikian, ia tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc. Sementara itu, Yenni Andayani diduga mengusulkan kepada Hari untuk menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) Sirkuler. RRD ini mengenai keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari CCL tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, dan mitigasinya, serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian.

Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Seskab Teddy Ungkap Isi Taklimat Prabowo Saat Apel Dansat TNI di Unhan Bogor

{{caption}}
Jumlah WNI Ditangkap di Makkah Terkait Dugaan Haji Ilegal Bertambah Jadi 7 Orang

{{caption}}
Puslabfor Uji Dugaan Medan Listrik Sebabkan Taksi Green SM Mogok di Rel

{{caption}}
Update Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 24 Saksi Diperiksa Intensif

{{caption}}
Shelter Sehati, Rumah Singgah Gratis untuk Pasien Dhuafa di Banda Aceh

{{caption}}
Beri Taklimat ke 1.500 Komandan TNI, Prabowo Minta Perkuat Sinergi dengan Pemerintah

Topik Terkait
{{caption}}
Sidang Kasus LNG, Terdakwa Sampaikan Keberatan atas Dasar Logika Perkara

Hari Karyuliarto dalam sidang duplik mengungkapkan bahwa kasus LNG yang menimpanya merupakan tindakan kriminalisasi.

Kasus LNG
{{caption}}
Eks Direktur Pertamina Tegaskan Pengadaan LNG Tak Perlu Izin Komisaris dalam Kasus Corpus Christi

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, menyatakan pengadaan LNG Pertamina tidak memerlukan izin komisaris atau RUPS, membantah tudingan jaksa dalam kasus dugaan korupsi Corpus Christi.

Pertamina
{{caption}}
Terdakwa Kasus LNG Klaim Kontrak Menguntungkan, Tanggapi Replik Jaksa KPK

Terdakwa dalam kasus LNG Pertamina menganggap replik yang diajukan oleh jaksa KPK sebagai sebuah "ilusi hukum" dan berpendapat tidak ada kerugian negara.

Kasus LNG
{{caption}}
Bacakan Pledoi, Terdakwa Kasus Korupsi LNG Hari Karyuliarto Bantah Semua Tuduhan

Eks Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari segala tuduhan dalam kasus LNG.

lng
{{caption}}
Eks Direktur Pertamina Tegaskan Pengadaan LNG Disertai Kajian Mendalam

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, membantah tuduhan tanpa kajian dalam pengadaan LNG Corpus Christi, menegaskan proses tersebut melibatkan empat konsultan dan analisis internal yang komprehensif.

Pengadaan LNG Pertamina
{{caption}}
Ahli Perkuat Kebijakan Pengadaan LNG Pertamina Tak Salahi Aturan, Eks Direktur Sebut Negosiasi Langsung Sah

Eks Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto menyatakan kebijakan pengadaan LNG Pertamina tidak menyalahi aturan, diperkuat keterangan ahli yang menyebut negosiasi langsung sah dan tidak butuh izin khusus.

Kebijakan Pengadaan LNG Pertamina
{{caption}}
Pengadaan LNG Corpus Christi: Mantan Direktur Pertamina Bantah Keterlibatan dalam Kasus Korupsi

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan LNG Corpus Christi, menegaskan transaksi terjadi setelah masa jabatannya berakhir.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Hari Karyuliarto Minta Ahok dan Nicke Jadi Saksi dalam Sidang Korupsi LNG Pertamina

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Nicke Widyawati bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina, memicu sorotan terhadap periode kepemimpinan mereka.

Sidang Korupsi LNG Pertamina
{{caption}}
Hari Karyuliarto Klaim Kebijakan Impor LNG Pertamina dari AS Untungkan Negara, Bukan Rugikan

Mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto membantah tudingan kerugian negara dalam kebijakan Impor LNG Pertamina dari AS, justru disebut visioner dan menghasilkan keuntungan. Simak pembelaannya!

Hari Karyuliarto
{{caption}}
JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Mantan Dirut PT Pertamina di Sidang Korupsi LNG

JK bakal menjadi saksi meringankan untuk terdakwa mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan.

Jusuf Kalla
{{caption}}
Ahok Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Gas Alam Cair Pertamina

Ahok tengah menjalani pemeriksaan di lantai dua gedung Merah Putih KPK.

Ahok
{{caption}}
PTPN, Pertamina dan Medco Keroyokan Kembangkan Bioetanol di Indonesia, Bakal Bangun 10 Pabrik

Inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program mandatori bioetanol (E20) yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2028.

berita update
{{caption}}
Dukung Penerbangan Haji 2026, Pertamina Jamin Ketersediaan Avtur di Jateng–DIY

Secara nasional, perusahaan juga telah menyiapkan lebih dari 80.000 kiloliter (KL) bahan bakar avtur.

berita update
{{caption}}
Pengusaha Truk Keluhkan Akses BBM Subsidi di Tengah Kenaikan Harga Solar Nonsubsidi, Barcode Diblokir

Mayoritas angkutan logistik darat masih mengandalkan bio solar (BBM subsidi).

berita kontributor
{{caption}}
Ekonomi Sepekan: Kenaikan Harga LPG, Jaminan Pangan Haji, hingga Proyek Kereta Api Kalimantan

Berita ekonomi sepekan terakhir menyoroti kenaikan harga LPG 12 kg, jaminan pasokan pangan jamaah haji, rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan, prediksi pertumbuhan ekonomi, dan bantahan isu uang negara, menjadi sorotan utama dalam rangkuman E

berita ekonomi
{{caption}}
Pemberdayaan UMKM Pertamina: Strategi Jangka Panjang Ciptakan Keberlanjutan Ekonomi Nasional

PT Pertamina (Persero) gencar melakukan Pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Simak bagaimana program ini mendorong UMKM lokal menembus pasar global dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

ekonomi berkelanjutan
{{caption}}
Polda Jateng Tingkatkan Pengawasan Distribusi Cegah Penyimpangan Buntut Naiknya Harga LPG Non Subsidi

Hal itu dilakukan adanya praktik penimbunan dan penyuntikan LPG 3 kilogram bersubsidi ke nonsubsidi.

bbm subsidi
{{caption}}
Bea Cukai Sulbagsel Amankan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal di Gowa, Selamatkan Potensi Kerugian Negara

Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan berhasil mengamankan lebih dari 670 ribu batang rokok ilegal di Gowa dalam dua penindakan terpisah, menyelamatkan potensi kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

antisipasi pelanggaran
{{caption}}
Pengadilan Makassar Vonis Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Hibah Pilkada Pangkep, Rugikan Negara Ratusan Juta Rupiah

Tiga terdakwa kasus Korupsi Hibah Pilkada Pangkep 2024 dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar. Berapa hukuman yang diterima dan kerugian negara yang ditimbulkan?

agusalim
{{caption}}
KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Korupsi Antam-Loco Montrado Usai Tersangka Meninggal Dunia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi hentikan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Siman Bahar, pemilik PT Loco Montrado, setelah tersangka dinyatakan meninggal dunia.

antam
{{caption}}
KPK Ungkap Pengembalian Uang Kasus Korupsi Kuota Haji Tak Hanya dari Khalid Basalamah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

ibadah haji
{{caption}}
KPK Dalami Peran Forum SATHU dalam Skandal Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

forum sathu
{{caption}}
Bea Cukai Makassar Sita 17,8 Juta Batang Rokok Ilegal, Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp18 Miliar

Bea Cukai Makassar berhasil menyita 17,8 juta batang rokok ilegal dalam operasi Januari-April 2026, menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp18,18 miliar. Simak detail penindakan rokok ilegal dan barang ilegal lainnya yang berhasil diungkap.

barang ilegal