LIVE

Pengadaan LNG Corpus Christi: Mantan Direktur Pertamina Bantah Keterlibatan dalam Kasus Korupsi

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan LNG Corpus Christi, menegaskan transaksi terjadi setelah masa jabatannya berakhir.

kasus korupsi
Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara.
Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara. (AntaraNews)

Hari Karyuliarto, mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, melalui penasihat hukumnya, membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL). Pengadaan LNG tersebut diklaim baru terjadi pada tahun 2019, jauh setelah Hari Karyuliarto tidak lagi menjabat di perusahaan pelat merah itu.

Penasihat hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menjelaskan bahwa pada tahun 2014, hanya sebatas perencanaan, penyusunan, dan kesepakatan perjanjian pengadaan LNG yang terjadi. Pertamina disebut tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk pembelian LNG pada periode tersebut.

Pembayaran dan pengadaan LNG baru terealisasi pada tahun 2019, sebuah fakta yang akan diperkuat oleh dua mantan direktur Pertamina dalam persidangan mendatang. Sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, yang seharusnya berlangsung Kamis (12/2), ditunda hingga Senin (23/2) karena sudah larut malam.

Kronologi dan Pembelaan Hari Karyuliarto

Wa Ode Nur Zainab menegaskan bahwa kliennya, Hari Karyuliarto, tidak memiliki keterlibatan dalam proses pengadaan LNG Corpus Christi yang dituduhkan terjadi pada tahun 2019. Menurutnya, segala aktivitas terkait pengadaan LNG pada masa jabatan Hari hanya sebatas tahapan awal, yaitu perencanaan dan penyusunan perjanjian.

Lebih lanjut, Wa Ode menekankan bahwa selama periode tersebut, PT Pertamina tidak mengeluarkan dana sepeser pun untuk pembelian LNG. Pembayaran dan realisasi pengadaan LNG Corpus Christi baru terlaksana pada tahun 2019, jauh setelah Hari Karyuliarto tidak lagi menjabat sebagai Direktur Gas.

Keyakinan akan tidak adanya keterlibatan Hari Karyuliarto akan diperkuat oleh kesaksian dua mantan direktur Pertamina, Andri Hidayat dan Evita Maryanti Tagor, yang dijadwalkan memberikan keterangan di persidangan. Wa Ode meyakini bahwa para saksi tersebut akan mendukung klaim tidak adanya suap, intimidasi, maupun manipulasi dalam proses pengadaan LNG ini.

Ia juga berpendapat bahwa Pertamina justru diuntungkan dari pembelian LNG Corpus Christi ini, mengingat tren harga LNG yang terus meningkat dan perjanjian jangka panjang hingga tahun 2039. Oleh karena itu, Wa Ode menilai tidak ada kerugian negara sebagaimana yang didakwakan dalam kasus ini.

Detail Dakwaan dan Pihak Terlibat

Hari Karyuliarto didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) yang berlangsung dari tahun 2011 hingga 2021. Selain Hari, kasus ini juga menyeret Yenni Andayani, Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012-2013, sebagai terdakwa.

Kedua terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun. Dakwaan juga menyebutkan adanya perbuatan hukum yang memperkaya Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, senilai Rp1,09 miliar dan 104.016 dolar AS, serta memperkaya CCL sebesar 113,84 juta dolar AS.

Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Hari adalah tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional, namun tetap memproses pengadaan dari Cheniere Energy Inc. Sementara itu, Yenni Andayani diduga mengusulkan Hari untuk menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) Sirkuler terkait keputusan penandatanganan perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari CCL.

Penandatanganan tersebut dilakukan tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, dan mitigasinya, serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang terikat perjanjian. Akibat perbuatan ini, kedua terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Patung Jenderal Sudirman Tetap Berdiri Tegak di Dukuh Atas

{{caption}}
Terpuruk Saat Pandemi, Ernawati Bangkit Lewat Usaha Seblak

{{caption}}
Pemkot Medan Buka Suara Usai Viral Anggaran Air Mineral Rp 1,1 Miliar

{{caption}}
Dari Sunda Kelapa hingga Batavia, Siapa Penemu Nama Jakarta?

{{caption}}
Sambangi Asmat, Wapres Gibran Tanam Pohon Cemara di Katedral Salib Suci

{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

Topik Terkait
{{caption}}
Eks Direktur Pertamina Gugat LHP BPK Kasus Korupsi LNG, Sebut Audit Ilegal

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, akan menggugat LHP BPK kasus korupsi LNG ke PTUN. Ia sebut audit ilegal dan di bawah standar, mempertanyakan validitas laporan negara.

Gugatan LHP BPK Korupsi LNG
{{caption}}
Sidang Korupsi LNG: Dua Eks Pejabat Pertamina Divonis 4,5 dan 3,5 Tahun

Dua pejabat Gas Pertamina, Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani, telah dijatuhi vonis bersalah terkait kasus korupsi LNG yang melibatkan mereka.

Pertamina
{{caption}}
Kuasa Hukum Hari Karyuliarto Pertanyakan Status Korupsi dalam Kasus LNG

Pengacara Hari Karyuliarto berpendapat bahwa kasus LNG Pertamina adalah bagian dari risiko bisnis, bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Kasus LNG
{{caption}}
Sidang Kasus LNG, Terdakwa Sampaikan Keberatan atas Dasar Logika Perkara

Hari Karyuliarto dalam sidang duplik mengungkapkan bahwa kasus LNG yang menimpanya merupakan tindakan kriminalisasi.

Kasus LNG
{{caption}}
Eks Direktur Pertamina Tegaskan Pengadaan LNG Tak Perlu Izin Komisaris dalam Kasus Corpus Christi

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, menyatakan pengadaan LNG Pertamina tidak memerlukan izin komisaris atau RUPS, membantah tudingan jaksa dalam kasus dugaan korupsi Corpus Christi.

Pertamina
{{caption}}
Terdakwa Kasus LNG Klaim Kontrak Menguntungkan, Tanggapi Replik Jaksa KPK

Terdakwa dalam kasus LNG Pertamina menganggap replik yang diajukan oleh jaksa KPK sebagai sebuah "ilusi hukum" dan berpendapat tidak ada kerugian negara.

Kasus LNG
{{caption}}
Bacakan Pledoi, Terdakwa Kasus Korupsi LNG Hari Karyuliarto Bantah Semua Tuduhan

Eks Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari segala tuduhan dalam kasus LNG.

lng
{{caption}}
Eks Direktur Pertamina Tegaskan Pengadaan LNG Disertai Kajian Mendalam

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, membantah tuduhan tanpa kajian dalam pengadaan LNG Corpus Christi, menegaskan proses tersebut melibatkan empat konsultan dan analisis internal yang komprehensif.

Pengadaan LNG Pertamina
{{caption}}
Ahli Perkuat Kebijakan Pengadaan LNG Pertamina Tak Salahi Aturan, Eks Direktur Sebut Negosiasi Langsung Sah

Eks Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto menyatakan kebijakan pengadaan LNG Pertamina tidak menyalahi aturan, diperkuat keterangan ahli yang menyebut negosiasi langsung sah dan tidak butuh izin khusus.

Kebijakan Pengadaan LNG Pertamina
{{caption}}
Hari Karyuliarto Minta Bawas MA dan KY Pantau Perkara LNG Pertamina

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, melalui penasihat hukumnya, mempersiapkan laporan ke Bawas MA dan KY untuk memantau perkara LNG Pertamina, menyusul dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara.

Pertamina
{{caption}}
Hari Karyuliarto Minta Ahok dan Nicke Jadi Saksi dalam Sidang Korupsi LNG Pertamina

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Nicke Widyawati bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina, memicu sorotan terhadap periode kepemimpinan mereka.

Sidang Korupsi LNG Pertamina
{{caption}}
Hari Karyuliarto Klaim Kebijakan Impor LNG Pertamina dari AS Untungkan Negara, Bukan Rugikan

Mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto membantah tudingan kerugian negara dalam kebijakan Impor LNG Pertamina dari AS, justru disebut visioner dan menghasilkan keuntungan. Simak pembelaannya!

Hari Karyuliarto
{{caption}}
Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel, Angkut Boks Berisi Dokumen Proyek Bookless Library

Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

berita kontributor
{{caption}}
Baru Pulang Haji, Eks Kacab Bank BUMD di Sumsel Langsung Ditahan Kasus Korupsi KUR Rp 3,9 Miliar

SF ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

berita kontributor
{{caption}}
Kejati Maluku Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Namlea ke Penyidikan

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

dinas pupr maluku
{{caption}}
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Sony Sonjaya Terkait Permohonan Justice Collaborator

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

jampidsus
{{caption}}
Wabup Indramayu Syaefudin Ditetapkan Tersangka Korupsi, Kerugian Negara Sentuh Rp18 Miliar

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu periode 2021-2022 turut ditetapkan tersangka.

berita kontributor
{{caption}}
Wabup Indramayu Syaefudin Dipanggil Kejati Jabar, Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD

Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu.

berita update
{{caption}}
Kejari Palembang Pulihkan Keuangan Negara Rp30 Miliar, Lampaui Target Jauh

Kejaksaan Negeri Palembang berhasil pulihkan keuangan negara hingga Rp30 miliar dari berbagai perkara, melampaui target tahunan dan menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum.

good governance
{{caption}}
Realisasi Belanja Negara Capai Rp1.365,4 Triliun hingga Mei 2026, Lampaui Target Awal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun hingga Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan melampaui target awal APBN.

apbn 2026
{{caption}}
Pertahankan Opini WTP BPK 12 Tahun Berturut-turut, Pemkab Magetan Raih Apresiasi atas Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

akuntabilitas
{{caption}}
Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp10,21 Triliun per April 2026, Dorong Ekonomi Daerah

Realisasi Belanja APBN NTT mencapai Rp10,21 triliun hingga April 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menopang ekonomi dan layanan publik. Simak rinciannya di sini.

anggaran pendapatan belanja negara
{{caption}}
Penerimaan Pajak Banten Tumbuh 13,5 Persen, Lampaui Rp25 Triliun di April 2026

Aktivitas ekonomi yang menggeliat di Provinsi Banten mendorong pertumbuhan penerimaan pajak Banten sebesar 13,5 persen, mencapai Rp25,02 triliun hingga April 2026. Simak detailnya!

apbn
{{caption}}
BPK Catat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Subsidi BUMN, Akuntabilitas Kian Membaik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

akuntabilitas keuangan