LIVE

Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel, Angkut Boks Berisi Dokumen Proyek Bookless Library

Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

kejati sulsel
Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel, Angkut Boks Berisi Dokumen Proyek Bookless Library
Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel, Angkut Boks Berisi Dokumen Proyek Bookless Library (merdeka.com)

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mencium dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pengadaan Perpustakaan Digital (Bookless Library) Tahun Anggaran 2022. Penyidik Kejati Sulsel pun melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Rabu (17/6).

Penggeledahan dilakukan penyidik sejak pukul 10.30 Wita hingga 14.20 Wita. Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady menyebut boks yang dibawa dari Kantor Disdik Sulsel berisi sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan perkara.

"Dokumen perencanaan kegiatan, dokumen kontrak pengadaan. Selain itu, dokumen keuangan meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja serta dokumen pendukung lainnya," ujarnya.

Rachmat, menegaskan bahwa penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan guna mengungkap secara terang benderang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

“Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan, sehingga perkara dapat diungkap secara komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Rachmat.

Setelah melakukan penggeledahan di kantor Disdik Sulsel, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor vendor proyek yakni CV APM di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukkang.

Ini yang Dicari Jaksa

Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel
Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel merdeka.com

CV APM diketahui merupakan pihak penyedia dalam pengadaan proyek tersebut. Rachmat, menjelaskan bahwa penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pola kerja sama antara pihak swasta dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan proyek dimaksud.

"Penggeledahan ini difokuskan untuk mendalami hubungan kerja sama antara pihak penyedia dengan Dinas Pendidikan. Kami mencari bukti-bukti yang dapat memperjelas alur koordinasi dan pemenuhan kewajiban dalam proyek pengadaan ini agar fakta hukumnya semakin terang," tegas Rachmat.

Dalam proses penggeledahan tersebut, tim penyidik kembali berhasil menyita sejumlah dokumen yang dinilai relevan dengan substansi perkara. Seluruh dokumen yang diperoleh dari lokasi tersebut akan segera dilakukan verifikasi dan analisis mendalam oleh tim penyidik.

Penyidik Kejati Sulsel memastikan bahwa rangkaian kegiatan penyidikan ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalisme. Kejati Sulsel berkomitmen untuk terus memproses kasus ini hingga tuntas guna memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Mengenal Sosok Brigjen (Purn) Rumiah Kartoredjo, Satu-satunya Kapolda Perempuan di Indonesia

{{caption}}
Sony Sonjaya Diperiksa Kejagung Soal Justice Collaborator Besok

{{caption}}
3 Bulan Usai Insiden Penyiraman Air Keras, Begini Kondisi Terkini Andrie Yunus

{{caption}}
Evaluasi Layanan Haji, Prabowo Panggil Menhaj ke Hambalang

{{caption}}
1 Orang Meninggal Akibat Gempa Palu, Mensesneg Minta Pemda Tak Lengah

{{caption}}
Korban Hanania Travel Bertambah, Kali Ini Jemaah Haji Khusus

Topik Terkait
{{caption}}
Kantor Pemprov Sulsel Diacak-Acak Maling saat Orang Sibuk Mudik Lebaran

Kasus pembobolan kantor tersebut baru diketahui oleh pegawai yang saat mulai berkantor pascalibur lebaran.

maling
{{caption}}
Kejari Lotim Sita 20 HP dalam Kasus Korupsi Pengadaan Buku Dikbud Lotim

Kejaksaan Negeri Lombok Timur menyita 20 handphone sebagai bagian dari penyidikan Kasus Korupsi Pengadaan Buku Dikbud Lotim, mengungkap upaya jaksa menelusuri bukti kuat.

Lombok Timur
{{caption}}
Fakta Mengejutkan! Kantor Kemenag Deli Serdang Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS

Tim penyidik Cabjari Deli Serdang menggeledah Kantor Kemenag Deli Serdang terkait dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2022-2024. Ada apa sebenarnya di balik kasus ini?

Kemenag Deli Serdang
{{caption}}
Tinggalkan Rumah Dinas Mentan, KPK Bawa Tas Hitam hingga Boks

Terlihat pula seseorang menggunakan rompi berwarna krem turut menyaksikan barang-barang tersebut saat dibawa masuk ke dalam mobil.

KPK
{{caption}}
Kejati Sulsel Terima Rp4,338 Miliar Pengembalian Dana Kasus Korupsi Bibit Nanas

Kejati Sulsel menerima Rp3,08 miliar dari tersangka kasus Korupsi Bibit Nanas, menjadikan total penyelamatan Rp4,338 miliar. Proses hukum terhadap enam tersangka tetap berjalan.

bahtiar baharuddin
{{caption}}
Eks Pimpinan DPRD Sulsel Buka Suara soal Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

Mantan pimpinan DPRD Sulsel angkat bicara setelah diperiksa Kejati Sulsel terkait dugaan kasus korupsi bibit nanas Rp60 miliar, membantah keterlibatan dan menegaskan tidak ada pembahasan anggaran tersebut.

andi ina kartika sari
{{caption}}
Kejati Sulsel Edukasi Siswa SMK Telkom Makassar tentang Sanksi Penyalahgunaan Narkoba

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggelar sosialisasi di SMK Telkom Makassar untuk mengedukasi siswa mengenai bahaya dan sanksi penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya kesadaran hukum.

bahaya narkoba
{{caption}}
Kejati Sulsel Perintahkan Sita Harta Mira Hayati, Denda Rp1 Miliar Belum Terbayar

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan perintahkan sita harta Mira Hayati, terpidana kasus kosmetik berbahaya, untuk menagih denda Rp1 miliar sesuai putusan Mahkamah Agung.

asset tracing
{{caption}}
Kejati Sulsel Perintahkan Penelusuran Aset Mira Hayati, Antisipasi Pengelakan Denda Rp1 Miliar Kasus Kosmetik Berbahaya

Kejaksaan Tinggi Sulsel gencar melakukan penelusuran aset Mira Hayati, terpidana kasus kosmetik berbahaya, untuk memastikan pembayaran denda Rp1 miliar yang telah inkrah. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah pengelakan kewajiban hukum.

denda 1 miliar
{{caption}}
Kejati Sulsel Eksekusi Mira Hayati Pemilik Kosmetik Berbahaya, Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Mira Hayati, pemilik kosmetik berbahaya MH Cosmetic, di Makassar, menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

eksekusi
{{caption}}
Kejari Karawang Geledah dan Segel Kantor PT BAS Terkait Dugaan Korupsi KPR BTN

Tim Penyidik Kejari Karawang geledah dan segel kantor PT BAS di Bekasi. Tindakan ini terkait dugaan korupsi kredit pemilikan rumah BTN di Karawang yang ditaksir merugikan negara ratusan miliar rupiah, memicu pertanyaan lebih lanjut.

bekasi
{{caption}}
Kejati Banten Geledah PT ABM Usut Dugaan Korupsi Banten Berkurban 2023

Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penggeledahan di kantor PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) terkait dugaan korupsi Banten Berkurban 2023, menyita dokumen penting dan unit komputer untuk penyelidikan lebih lanjut.

bumd banten
{{caption}}
Ono Surono Tegaskan Tak Ada Aliran Dana Suap Proyek ke Pribadi Maupun Partai Usai Penggeledahan KPK

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

ade kuswara kunang
{{caption}}
Kejati Riau Geledah KSOP dan Pelindo Dumai, Diduga Terkait Aktivitas Kepelabuhanan

Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di Kantor KSOP dan PT Pelindo Dumai. Penggeledahan Kejati Riau ini diduga terkait dugaan perkara aktivitas kepelabuhanan yang berhubungan dengan penerimaan keuangan negara.

dumai
{{caption}}
Menteri Dody Tegaskan Tak Tahu Perkara Penggeledahan Kementerian PUPR

Menteri Dody Hanggodo bersumpah tidak mengetahui latar belakang penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

apbn 2023
{{caption}}
KPK Geledah 12 Lokasi Selama 6-9 April, Amankan Bukti Penting Kasus Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

barang bukti