LIVE

Dugaan Korupsi Proyek Tanggul Tallo Rp44,8 Miliar Diselidiki DPRD Sulsel

DPRD Sulsel menyoroti dugaan korupsi proyek Tanggul Tallo senilai Rp44,8 miliar yang melibatkan praktik 'tali asih' kepada warga. Temukan kejanggalan dalam proyek vital ini.

dprd sulsel
DPRD Sulsel menyoroti dugaan korupsi proyek Tanggul Tallo senilai Rp44,8 miliar yang melibatkan praktik 'tali asih' kepada warga. Temukan kejanggalan dalam proyek vital ini.
DPRD Sulsel menyoroti dugaan korupsi proyek Tanggul Tallo senilai Rp44,8 miliar yang melibatkan praktik 'tali asih' kepada warga. Temukan kejanggalan dalam proyek vital ini. (AntaraNews)

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mendalami indikasi korupsi dalam proyek pembangunan Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo Makassar. Proyek senilai lebih dari Rp44,8 miliar ini diduga melibatkan praktik tidak wajar, termasuk pemberian uang "tali asih" kepada pemilik lahan yang belum menerima ganti rugi. Penelusuran ini dilakukan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mengungkap berbagai kejanggalan pada Rabu, 8 Januari 2026.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Yosiken Inti Perkasa di bawah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Pemprov Sulsel ini menjadi sorotan utama. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman Tompo, menyatakan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya indikasi korupsi tersebut.

Rencana kunjungan kerja lapangan akan segera dilakukan oleh Komisi D DPRD Sulsel untuk meninjau langsung progres pekerjaan. Hal ini menyusul adanya pengakuan dari pihak kontraktor mengenai pemberian "tali asih" yang memicu reaksi keras dari anggota dewan.

Persoalan Ganti Rugi Lahan dan 'Tali Asih' Kontraktor

Dalam RDP yang berlangsung alot, terungkap bahwa lahan milik ahli waris Barakka bin Pato seluas 1.065 meter persegi di Kelurahan Panaikang telah diambil paksa tanpa ganti rugi. Roslina, salah satu ahli waris, mengungkapkan bahwa lahan keluarganya telah ditimbun material untuk jalan dan mereka bahkan diintimidasi dengan alat berat.

Ahli waris tersebut menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai ganti rugi dari pemerintah maupun kontraktor. Mereka hanya ditawari uang sebesar Rp100 juta dengan dalih "tali asih," padahal beberapa pemilik lahan lain telah menerima pembayaran miliaran rupiah.

Mirdas dari PT Yosiken Inti Perkasa mengakui telah menawarkan "tali asih" kepada warga terdampak agar pekerjaan proyek berjalan lancar. Ia membantah adanya intimidasi, namun pengakuannya memicu kemarahan Ketua Komisi D, Kadir Halid.

Kadir Halid dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk pemberian "tali asih" dalam proyek pemerintah, terutama jika warga memiliki alas hak yang kuat. Ia menegaskan bahwa seharusnya ada ganti rugi sesuai aturan, bukan "tali asih."

Anggaran Proyek dan Kejanggalan Pembebasan Lahan

Proyek pembangunan Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo ini memiliki total anggaran lebih dari Rp44,8 miliar yang bersumber dari APBD. Dinas SDACKTR menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp28 miliar lebih dialokasikan pada tahun 2023-2024, dan tambahan Rp16,8 miliar lebih pada tahun 2025.

Ironisnya, meskipun proyek ini sudah berjalan sejak tahun 2023, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan, padahal banyak lahan di area proyek memiliki alas hak yang sah. Proyek ini baru tercantum dalam Daftar Pengisian Anggaran (DPA) tahun 2025 untuk alokasi Rp16,8 miliar.

Kepala Bidang Bina Teknik SDACKTR Pemprov Sulsel, Misnayanti, berdalih bahwa tidak ada pembayaran ganti rugi lahan karena adanya Peraturan Menteri. Peraturan tersebut mengatur bahwa bangunan dan lahan di wilayah sempadan berstatus quo, sehingga pembayaran harus melalui pengadilan.

Misnayanti menjelaskan bahwa proyek sempat terhenti pada tahun 2023 karena masalah lahan, namun dilanjutkan pada tahun 2024 setelah pendekatan persuasif. Ia mengakui bahwa masalah keberatan baru muncul pada tahun 2025, dan pihaknya tidak berani melakukan pembayaran ganti rugi secara langsung.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Sidang Perdana Ardito Wijaya: Didakwa Suap dan Gratifikasi Miliaran, Ungkap Kode Brimob

{{caption}}
Bareskrim Polri Ungkap Peran Istri dan Anak Ko Erwin di Kasus TPPU Narkoba

{{caption}}
Connie Bakrie: Kedaulatan Udara Prinsip Fundamental yang Tak Dapat Ditawar

{{caption}}
Menteri PPPA Akui Keselamatan Seluruh Masyarakat Prioritas Nomor Satu

{{caption}}
Kepulangan Sang Penjaga Perdamaian: Tangis Histeris Sambut Jenazah Praka Rico Pramudia

{{caption}}
Pria di Lampung Tengah Habisi Nyawa Abang Ipar, Motifnya Bikin Miris

Topik Terkait
{{caption}}
Kejati Sulteng Tetapkan Mantan Kades Tamainusi Tersangka Korupsi CSR, Rugikan Negara Rp9,6 Miliar

Mantan Kepala Desa Tamainusi, Ahlis Umar, resmi jadi tersangka korupsi CSR dan kompensasi tambang oleh Kejati Sulteng. Dugaan kerugian negara capai Rp9,6 miliar, memicu pertanyaan besar.

Korupsi CSR
{{caption}}
Kejati NTB Dalami TPPU Lahan MXGP Samota, Ajudan Mantan Kepala BPN Diperiksa

Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahan MXGP Samota. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap aliran dana ilegal dalam proyek sirkuit ini.

Kejati NTB
{{caption}}
Kerugian Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota Bermuara pada Mantan Bupati Lombok Timur

Kasus korupsi pembelian lahan untuk Sirkuit MXGP Samota senilai Rp6,7 miliar terungkap, melibatkan mantan Bupati Lombok Timur sebagai penerima pembayaran.

Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota
{{caption}}
KPK Dalami Penyerahan Uang dalam Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, memeriksa saksi kunci untuk mengungkap penyerahan uang kepada tersangka.

KPK
{{caption}}
Tiga Bidang Tanah Disita terkait Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK: Rencananya Dijadikan Pertambangan Pasir

KPK menyita tiga bidang tanah di Tuban, Jawa Timur terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

KPK
{{caption}}
KPK Kembali Sita Belasan Bidang Tanah Diduga Hasil Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera, Nilainya Rp18 Miliar

Belasan bidang tanah itu diduga menjadi salah satu sumber pendanaan pengadaan lahan lahan Tol Trans Sumatera.

korupsi tol trans sumatera
{{caption}}
Kejati Jatim Usut Penyimpangan Proyek Pengadaan Tanah Politeknik Negeri Malang Rp42,6 Miliar

Atas transaksi tersebut, penyidik Kejati Jatim pun menemukan beberapa indikasi penyimpangan.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya

Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar

Kejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.

Regional
{{caption}}
Eks Pimpinan DPRD Sulsel Buka Suara soal Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

Mantan pimpinan DPRD Sulsel angkat bicara setelah diperiksa Kejati Sulsel terkait dugaan kasus korupsi bibit nanas Rp60 miliar, membantah keterlibatan dan menegaskan tidak ada pembahasan anggaran tersebut.

andi ina kartika sari
{{caption}}
Gedung Utama DPRD Sulsel Roboh, Dibangun Ulang Setelah Kajian Kementerian PU

Gedung utama DPRD Sulawesi Selatan akan dirobohkan dan dibangun ulang setelah dinyatakan tidak layak pakai oleh Kementerian Pekerjaan Umum, menyusul insiden pembakaran pada Agustus 2025.

amdal
{{caption}}
DPRD Sulsel Soroti Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap

DPRD Sulsel mempertanyakan efektivitas anggaran pemeliharaan rest area di Jeneponto dan Sidrap yang mencapai ratusan juta rupiah, namun diduga terbengkalai dan tidak memberikan kontribusi pada PAD.

anggaran daerah
{{caption}}
DPRD Sulsel Mendesak BBPJN Perbaiki Jalan Berlubang Jelang Mudik Lebaran 2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan berlubang di sejumlah titik krusial jelang mudik Lebaran 2026 guna menjamin keselamatan dan ke

arus mudik
{{caption}}
DPRD Sulsel Serahkan Dana Infak Buka Puasa Rp61 Juta di Masjid Al-Markaz, Dukung Konsep Ramah Lingkungan

DPRD Sulsel serahkan dana infak buka puasa sebesar Rp61 juta kepada Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, sekaligus mendukung inisiatif ramah lingkungan selama Ramadhan 1447 H.

buka puasa bersama
{{caption}}
DPRD Sulsel Rekomendasikan Setop Sementara Proyek Irigasi Bendung Bone, Tunggu Kajian Ahli

Komisi D DPRD Sulawesi Selatan merekomendasikan penghentian sementara Proyek Irigasi Bendung Bone di Kabupaten Bone karena temuan masalah dan belum adanya kajian kelayakan resmi dari tim ahli.

apbd sulsel
{{caption}}
IPW Desak Propam Polri Usut Tuntas Polisi Rangkap Broker Proyek di Bekasi

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

gratifikasi
{{caption}}
KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terkait Proyek Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, menyita uang tunai terkait dugaan penerimaan proyek.

berita nasional
{{caption}}
KPK Lakukan OTT Bupati Cilacap: Syamsul Auliya Rachman Diduga Terima Suap Proyek Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di wilayah tersebut, menjadi OTT kesembilan di tahun 2026.

cilacap
{{caption}}
KPK Lanjutkan Penggeledahan di Rejang Lebong Pasca-OTT Bupati, Temukan Bukti Penting

Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan sejumlah lokasi di Rejang Lebong setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muhammad Fikri Thobari. Penggeledahan KPK Rejang Lebong ini menemukan bukti berupa uang dan berkas penting.

bengkulu
{{caption}}
KPK Duga Bupati Rejang Lebong Berulang Kali Terima Imbalan Proyek, Modus Korupsi Terungkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari berulang kali menerima uang imbalan proyek, membuka potensi pengembangan kasus korupsi lebih lanjut di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

hary eko purnomo
{{caption}}
KPK Sita Rp756,8 Juta dari OTT Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Terkait Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang tunai Rp756,8 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, mengungkap dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang menarik perhatian publik.

bupati rejang lebong