Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
Kejati Sulteng Tetapkan Mantan Kades Tamainusi Tersangka Korupsi CSR, Rugikan Negara Rp9,6 Miliar

Mantan Kepala Desa Tamainusi, Ahlis Umar, resmi jadi tersangka korupsi CSR dan kompensasi tambang oleh Kejati Sulteng. Dugaan kerugian negara capai Rp9,6 miliar, memicu pertanyaan besar.

{{caption}}
Kejati NTB Dalami TPPU Lahan MXGP Samota, Ajudan Mantan Kepala BPN Diperiksa

Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahan MXGP Samota. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap aliran dana ilegal dalam proyek sirkuit ini.

{{caption}}
Kerugian Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota Bermuara pada Mantan Bupati Lombok Timur

Kasus korupsi pembelian lahan untuk Sirkuit MXGP Samota senilai Rp6,7 miliar terungkap, melibatkan mantan Bupati Lombok Timur sebagai penerima pembayaran.

{{caption}}
KPK Dalami Penyerahan Uang dalam Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, memeriksa saksi kunci untuk mengungkap penyerahan uang kepada tersangka.

KPK
{{caption}}
Tiga Bidang Tanah Disita terkait Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK: Rencananya Dijadikan Pertambangan Pasir

KPK menyita tiga bidang tanah di Tuban, Jawa Timur terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

KPK
{{caption}}
KPK Kembali Sita Belasan Bidang Tanah Diduga Hasil Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera, Nilainya Rp18 Miliar

Belasan bidang tanah itu diduga menjadi salah satu sumber pendanaan pengadaan lahan lahan Tol Trans Sumatera.

{{caption}}
Kejati Jatim Usut Penyimpangan Proyek Pengadaan Tanah Politeknik Negeri Malang Rp42,6 Miliar

Atas transaksi tersebut, penyidik Kejati Jatim pun menemukan beberapa indikasi penyimpangan.

{{caption}}
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya

Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.

{{caption}}
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar

Kejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.

{{caption}}
BPK Beri Opini WTP Pemprov Sulsel 2025, Soroti Catatan Penting Pengelolaan Keuangan

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

{{caption}}
DPRD Sulsel Soroti Dugaan Permainan Harga Pupuk Subsidi di Bone

Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menyikapi serius dugaan permainan harga pupuk subsidi yang meresahkan petani di Kabupaten Bone, mengungkap potensi manipulasi jalur distribusi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

{{caption}}
DPRD Sulsel Panggil Kesbangpol, Usut Kisruh Seleksi Paskibraka Nasional

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan pemanggilan Kepala Kesbangpol Sulsel untuk Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan pelanggaran dalam seleksi Paskibraka tingkat nasional. Kisruh Seleksi Paskibraka Sulsel ini mencuat setelah adanya laporan peserta.

{{caption}}
BPK Sulsel Beri Batas Waktu 60 Hari untuk Tindak Lanjut Rekomendasi LHP LKPD 2025

Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan wajib segera menindaklanjuti rekomendasi BPK Sulsel atas LHP LKPD 2025 dalam 60 hari. Apa saja kriteria pemeriksaan BPK yang harus dipenuhi?

{{caption}}
Dugaan Pungli Satpol PP Sulsel Terkuak, DPRD Siap Kawal Aduan Korban

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi anggota Satpol PP Sulsel mencuat, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan buka suara dan siap menampung aduan korban yang merasa dirugikan.

{{caption}}
Eks Dirjen Kemendagri Bongkar Dugaan Keterlibatan DPRD Sulsel di Kasus Korupsi Bibit Nanas

Dia menegaskan proses pengadaan program bibit nanas sudah dibahas di DPRD Sulsel.

{{caption}}
IPW Desak Propam Polri Usut Tuntas Polisi Rangkap Broker Proyek di Bekasi

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

{{caption}}
KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terkait Proyek Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, menyita uang tunai terkait dugaan penerimaan proyek.

{{caption}}
KPK Lakukan OTT Bupati Cilacap: Syamsul Auliya Rachman Diduga Terima Suap Proyek Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di wilayah tersebut, menjadi OTT kesembilan di tahun 2026.

{{caption}}
KPK Lanjutkan Penggeledahan di Rejang Lebong Pasca-OTT Bupati, Temukan Bukti Penting

Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan sejumlah lokasi di Rejang Lebong setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muhammad Fikri Thobari. Penggeledahan KPK Rejang Lebong ini menemukan bukti berupa uang dan berkas penting.

{{caption}}
KPK Duga Bupati Rejang Lebong Berulang Kali Terima Imbalan Proyek, Modus Korupsi Terungkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari berulang kali menerima uang imbalan proyek, membuka potensi pengembangan kasus korupsi lebih lanjut di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

{{caption}}
KPK Sita Rp756,8 Juta dari OTT Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Terkait Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang tunai Rp756,8 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, mengungkap dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang menarik perhatian publik.