KPK Dalami Penyerahan Uang dalam Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran konsultan dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis terkait pembangunan RSUD, memeriksa tiga arsitek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka korupsi proyek, diduga rutin meminta uang ijon senilai Rp9,5 miliar sejak Desember 2024, membuat publik penasaran detail kasusnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, sebagai tersangka korupsi terkait suap ijon proyek, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi.

Hasilnya, KPK kembali melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut.

KPK menahan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur yang merupakan bagian dari program nasional Kementerian Kesehatan.

KPK mendalami peran Sesditjen Kemenkes Andi Saguni terkait program Prabowo-Gibran dalam kasus korupsi RSUD Kolaka Timur. Apa kaitan pejabat Kemenkes ini dengan proyek tersebut?

Penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti-bukti baru dari hasil pendalaman perkara sebelumnya.

Bupati nonaktif Kolaka Timur, Abdul Aziz, keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Penggeledahan itu dilakukan KPK terkait penyelidikan dengan kasus pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur.

Proyek pembangunan RSUD itu memakan anggaran pusat senilai Rp4,5 triliun untuk 12 daerah dengan salah satunya Kolaka Timur yang dianggarkan senilai Rp126,3 M.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyampaikan kronologis dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Kolaka Timur Abd Azis

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot siap kooperatif dengan KPK untuk menuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Land Rover Defender yang menyita perhatian publik.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan OTT KPK terhadap bupati nonaktif menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan di Tulungagung, meskipun menimbulkan trauma bagi ASN.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

Langkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari strategi untuk memaksimalkan dampak ekonomi sekaligus pencegahan korupsi.

Lembaga antirasuah itu mengakui bahwa sektor ini memang menjadi salah satu titik rawan, sebagaimana tercermin dari sejumlah perkara yang ditangani.

Kemendagri terus mengingatkan kepala daerah agar tidak melanggar hukum, termasuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Tinggi Jambi kembali menahan Bengawan Kamto, terdakwa korupsi kredit investasi senilai Rp105 miliar, setelah sebelumnya berstatus tahanan kota. Simak detail penahanan koruptor kredit investasi ini yang kini berada di Lapas Jambi.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti cukup melalui serangkaian penyidikan dan penggeledahan.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di Kantor KSOP dan PT Pelindo Dumai. Penggeledahan Kejati Riau ini diduga terkait dugaan perkara aktivitas kepelabuhanan yang berhubungan dengan penerimaan keuangan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan enam barang yang disita dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf. **Penyitaan KPK Faizal Assegaf** ini diduga kuat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.