KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terkait Proyek Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, menyita uang tunai terkait dugaan penerimaan proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya. Penangkapan ini juga diiringi dengan penyitaan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah yang jumlahnya masih dalam proses perhitungan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa barang bukti berupa uang tunai telah diamankan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. OTT KPK Bupati Cilacap ini diduga terkait dengan penerimaan atas proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Informasi lebih detail mengenai jumlah uang sitaan akan disampaikan setelah proses perhitungan selesai.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan. Proses ini termasuk penetapan status bagi Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang merupakan kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus dugaan korupsi ini.

Kronologi dan Barang Bukti OTT Cilacap

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Maret 2026 menjadi sorotan utama. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya diamankan dalam operasi senyap tersebut. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menjelaskan bahwa salah satu barang bukti yang berhasil diamankan adalah uang tunai. "Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Meskipun uang yang disita dalam bentuk rupiah, jumlah pastinya belum dapat diumumkan secara rinci. "Untuk jumlahnya nanti kami akan update (beri tahu, red.) kembali. Ini kan masih dalam proses ya," tambah Budi. Proses perhitungan dan verifikasi masih terus dilakukan oleh tim penyidik KPK untuk memastikan total nilai barang bukti.

Rentetan OTT KPK Sepanjang Tahun 2026

OTT KPK Bupati Cilacap ini menjadi yang kesembilan kalinya dilakukan oleh lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026. Intensitas penindakan ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Serangkaian OTT ini telah menjerat sejumlah pejabat publik dan pihak swasta.

Sebelumnya, KPK memulai tahun 2026 dengan OTT pertama pada 9-10 Januari, mengamankan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Kemudian, pada 19 Januari, Wali Kota Madiun Maidi ditangkap atas dugaan pemerasan terkait proyek dan dana CSR. Sehari setelahnya, Bupati Pati Sudewo juga diamankan atas dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Rentetan penindakan berlanjut dengan OTT di KPP Madya Banjarmasin pada 4 Februari terkait restitusi pajak. Pada tanggal yang sama, KPK mengungkap OTT kasus importasi barang tiruan yang melibatkan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal. OTT keenam pada 5 Februari terkait sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, menjerat Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya. Pada 3 Maret, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditetapkan tersangka kasus pengadaan jasa outsourcing. Terakhir, pada 10 Maret, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari ditetapkan tersangka dugaan suap proyek.

Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Serangkaian operasi tangkap tangan, termasuk OTT KPK Bupati Cilacap, menegaskan komitmen kuat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas praktik rasuah di Indonesia. Penindakan ini menjadi sinyal tegas bagi para pejabat publik untuk menjalankan tugas dengan integritas dan menjauhi tindakan koruptif. KPK terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek daerah menjadi fokus utama KPK. Dugaan penerimaan atas proyek yang menjerat Bupati Cilacap menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan sanksi tegas diperlukan untuk mencegah kerugian negara.

Dampak dari OTT ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya antikorupsi. KPK tidak akan berhenti menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik. Upaya pencegahan juga terus digalakkan untuk membangun sistem yang lebih kuat dan tahan terhadap godaan korupsi.

Sumber: AntaraNews