Capai 73 Persen, Ini Alasan Percepatan Pembentukan UPTD PPA di Seluruh Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Pemprov NTB yang berhasil menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan, menjadi contoh kolaborasi efektif dalam penanganan isu perempuan dan anak.

UPTD PPA Kaltim mengoptimalkan lima layanan utama untuk memastikan perlindungan anak yang komprehensif di Kalimantan Timur, menjawab kebutuhan korban kekerasan dan ketidakadilan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Jawa Timur sebagai proyek percontohan penanganan terpadu kekerasan perempuan dan anak, menyinergikan data dari berbagai instansi untuk respons yang lebih optimal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berupaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk dampak nyata di masyarakat.

Dinas PPAKB Kota Pangkalpinang melaporkan penurunan signifikan kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2025, menjadi angin segar di tengah upaya pencegahan kekerasan Perempuan dan Anak Pangkalpinang.

Setelah renovasi tuntas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendesak Optimalisasi Layanan UPTD PPA Jatim demi kualitas perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

Dinas KBPPPA Tulungagung berhasil menekan angka kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang tahun 2025, dengan target optimalisasi upaya pencegahan pada 2026.

UPTD PPA Kepri mencatat 350 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kepri sepanjang 2025, didominasi kekerasan seksual. Mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban, menimbulkan keprihatinan serius.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende

Dalam kunjungannya di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel ia bertemu korban kekerasan seksual

Polda Maluku berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya, menekankan kolaborasi sebagai kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

DP3A Makassar mengajak masyarakat berani melaporkan dugaan kekerasan anak dan perempuan melalui aplikasi Sakina. Tujuannya untuk penanganan cepat dan perlindungan korban.

Unit PPA Polres Singkawang tengah menangani dugaan penganiayaan perempuan dan anak di bawah umur yang terjadi di Singkawang Barat, dengan pelaku RKS telah diamankan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan penguatan kesadaran akan Kesetaraan Gender Indonesia dan percepatan keadilan serta kesempatan yang sama bagi perempuan, menyoroti tantangan dan data memprihatinkan.

Kepala HAM PBB Volker Turk menyoroti kasus kekerasan perempuan global, mendesak pemerintah perkuat akuntabilitas dan menyinggung skandal Jeffrey Epstein sebagai contoh kegagalan sistemik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius meningkatkan perlindungan kelompok rentan. Program "Kecamatan Berdaya" menjadi ujung tombak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan di 35 kabupaten/kota.

Menurutnya, setiap kasus kekerasan seksual wajib diproses melalui mekanisme hukum dan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

MenPPPA Arifah Fauzi menyoroti peran strategis media dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong korban bersuara, dan membangun kesadaran.

Pihaknya menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Arifah menegaskan, tidak ada maksud untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa FHUI, menyerukan penanganan tuntas dan perlindungan korban. Kasus ini terjadi melalui grup percakapan digital yang mere