Kekerasan Perempuan Anak

Ketua F-PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menekankan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi strategi krusial untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Simak langkah-langkah strategisnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya pelatihan bersama bagi Dinas PPPA dan penyidik PPA-PPO untuk Peningkatan SDM PPPA berperspektif gender, serta meluncurkan Simfoni PPA versi 3.

Analis Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah Polri membentuk Direktorat PPA-PPO yang fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang, menandai komitmen baru Polri.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mendesak pemerintah daerah untuk mewujudkan Program PPPA Berkelanjutan. Simak bagaimana inisiatif ini akan menjangkau perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Polri akan memasukkan mata kuliah Perempuan dan Kelompok Rentan ke dalam Kurikulum Polwan S1 di STIK-PTIK, wujud komitmen perlindungan perempuan dan anak.

Dinas KBPPPA Tulungagung berhasil menekan angka kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang tahun 2025, dengan target optimalisasi upaya pencegahan pada 2026.

Kementerian PPPA mengapresiasi Pembangunan Gender Aceh yang mencapai IPG 92,64, melampaui rata-rata nasional. Namun, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius.

Dinas PPPA Karawang mencatat 121 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Karawang hingga Oktober 2025, mayoritas pelecehan seksual anak. Apakah ini hanya puncaknya?