LIVE

Pemprov Sumut Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Kerja Sama Lintas Sektor

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende

perlindungan perempuan anak
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende (AntaraNews)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Inisiatif ini merupakan upaya kolaboratif Pemprov Sumut, bersama lembaga pendidikan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam, untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di provinsi tersebut. Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi sinergi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

Wakil Gubernur Sumut Surya menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam menangani isu krusial ini. "Kita berkomitmen kuat mencegah, dan menangani kekerasan perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender dari 0,425 menjadi 0,399 pada 2024," ujarnya di Medan pada Sabtu (8/11).

Komitmen dan Capaian Pemprov Sumut dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak telah menjadi salah satu agenda strategis yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025–2029. Hal ini tercermin dalam misi kelima daerah, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh dan berdaya.

Selain itu, program ini juga menjadi prioritas kedua dari 17 program utama Pemprov Sumut, yang secara spesifik berfokus pada Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas yang Berkarya dan Berprestasi. Komitmen ini menunjukkan bahwa isu gender dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Surya menambahkan bahwa penurunan Indeks Ketimpangan Gender merupakan indikator positif dari keberhasilan program-program yang telah dijalankan. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan di masa mendatang.

Tantangan dan Data Kasus Kekerasan di Sumatera Utara

Meskipun telah ada kemajuan, tantangan dalam perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara masih cukup besar. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumut menunjukkan adanya angka kasus kekerasan yang signifikan.

Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan telah terjadi di Sumut, yang mengindikasikan bahwa masalah ini masih menjadi perhatian serius. Angka tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak.

"Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Karena itu, kita perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum," kata Surya, menekankan pentingnya kolaborasi.

Apresiasi dari Kementerian PPPA dan Penghargaan Daerah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sumut atas berbagai capaian dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, Sumut telah menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi contoh bagi provinsi lain.

Sumut juga telah menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023, sebuah penghargaan bergengsi atas komitmen dan upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Selain itu, pada tahun 2025, sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumut juga berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).

  • Kategori Nindya: Deli Serdang
  • Kategori Madya: Medan, Labuhanbatu Utara, Tebing Tinggi, Labuhanbatu, Serdang Bedagai
  • Kategori Pratama: Binjai, Asahan, Batu Bara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, Padanglawas Utara

"Saya memberikan apresiasi kepada Sumut atas berbagai capaian yang telah diraih, serta kepada para bupati dan wali kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan yang berperspektif perempuan dan anak," ujar Menteri Arifah usai penandatanganan nota kesepahaman di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (7/11).

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
Polda Maluku Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Polda Maluku berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya, menekankan kolaborasi sebagai kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Polri
{{caption}}
Pemprov Sumut Perkuat Sinergi LPSK dengan OPD, Dorong Perlindungan Saksi dan Korban

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Sinergi LPSK Pemprov Sumut
{{caption}}
Menteri Arifah Fauzi Dorong Pemda Implementasikan Program PPPA Berkelanjutan

Menteri PPPA Arifah Fauzi mendesak pemerintah daerah untuk mewujudkan Program PPPA Berkelanjutan. Simak bagaimana inisiatif ini akan menjangkau perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Pemberdayaan Perempuan
{{caption}}
Pemprov Kaltara Komitmen Kuat Dukung Prognas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berupaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk dampak nyata di masyarakat.

Ingkong Ala
{{caption}}
Pemkab Tulungagung Berhasil Turunkan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di 2025

Dinas KBPPPA Tulungagung berhasil menekan angka kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang tahun 2025, dengan target optimalisasi upaya pencegahan pada 2026.

Kekerasan Perempuan Anak
{{caption}}
Pemprov Sumut Aktifkan Layanan Puspaga, Benteng Pencegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) gencar mengaktifkan Layanan Puspaga Sumut sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus membangun keluarga tangguh.

Puspaga Sumut
{{caption}}
Pemprov Sumsel Gencarkan Optimalisasi Program Perlindungan Anak Demi Masa Depan Cerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengoptimalkan program Perlindungan Anak di 17 kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dan mencegah kekerasan.

Hak Anak
{{caption}}
KemenPPPA Apresiasi Pembangunan Gender Aceh: IPG Unggul, Namun Kasus Kekerasan Masih Tinggi

Kementerian PPPA mengapresiasi Pembangunan Gender Aceh yang mencapai IPG 92,64, melampaui rata-rata nasional. Namun, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius.

Kesetaraan Gender
{{caption}}
Fakta Mengejutkan! Meski KLA Terbaik 3 Tahun, KemenPPPA Dorong Komitmen Perkuat Pemberdayaan Perempuan di Lampung

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggandeng Pemprov Lampung untuk memperkuat **pemberdayaan perempuan** dan perlindungan anak. Meski raih KLA terbaik, kasus kekerasan masih meningkat, lantas bagaimana solusinya?

Pemberdayaan Perempuan
{{caption}}
Fakta Menarik: Pemprov Sumsel Perkuat Program Perlindungan Anak dan Perempuan, Apa Saja Upayanya?

Pemprov Sumsel serius kembangkan program Perlindungan Anak dan Perempuan di 17 kabupaten/kota. Ingin tahu strategi komprehensif mereka mencegah kekerasan dan diskriminasi?

Perlindungan Anak Perempuan
{{caption}}
Kasus Perundungan Siswi Gowa Viral, Lima Pelaku Diperiksa Polisi

Polres Gowa menindaklanjuti video viral dugaan perundungan siswi di Gowa, memeriksa lima siswi SMP yang terlibat. Korban NR (12) mengalami trauma mendalam akibat insiden perundungan tersebut.

anti bullying
{{caption}}
Menteri Dorong Penguatan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Demi Lingkungan Aman

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi dan Menteri Kemendikbudristek Brian Yuliarto bersinergi mendorong penguatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, menegaskan pentingnya perguruan tinggi sebagai pusat peradaban yang aman dan berintegritas.

anti kekerasan
{{caption}}
KemenPPPA dan KemenDiktisaintek Perkuat Pencegahan Kekerasan di Kampus

Menteri PPPA dan Mendiktisaintek perkuat pencegahan kekerasan di kampus, khususnya kekerasan seksual, di Unesa. Upaya ini menegaskan pentingnya lingkungan pendidikan yang aman dan berintegritas.

diskusi panel
{{caption}}
Pemkot Makassar Gencarkan Pencegahan LGBT, Fokus Edukasi dan Penanganan Kasus

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar memperkuat upaya pencegahan LGBT melalui sosialisasi dan penanganan kasus, merespons fenomena yang kian terbuka.

dinas pendidikan makassar
{{caption}}
Menteri PPPA Dorong Peningkatan SDM PPPA dan Penyidik PPA-PPO Melalui Pelatihan Bersama

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya pelatihan bersama bagi Dinas PPPA dan penyidik PPA-PPO untuk Peningkatan SDM PPPA berperspektif gender, serta meluncurkan Simfoni PPA versi 3.

arifatul choiri fauzi
{{caption}}
Menteri PPPA Sosialisasikan Simfoni PPA Versi 3, Perkuat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memperkenalkan Simfoni PPA versi 3 kepada Pemprov Sumut, sebuah sistem manajemen kasus yang dirancang untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.

arifah fauzi
{{caption}}
RS Murni Teguh Siap Hadirkan Layanan Internasional, Kurangi Warga Berobat ke Luar Negeri

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama RS Murni Teguh berkomitmen menghadirkan RS Murni Teguh Layanan Internasional, sebuah langkah strategis untuk menekan angka masyarakat berobat ke luar negeri dan meningkatkan kualitas kesehatan dae

berobat luar negeri
{{caption}}
Pemprov Sumut Perkuat Pengawasan Tambang Ilegal, Gandeng APH untuk Penertiban

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) serius perkuat pengawasan tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) demi lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan.

aparat penegak hukum
{{caption}}
Pemprov Sumut Gelar Patroli Gabungan Berantas Narkoba di Asahan, Lindungi Generasi Muda

Pemprov Sumut gencar lakukan Patroli Gabungan Berantas Narkoba Asahan bersama berbagai instansi. Ini upaya menekan peredaran barang haram dan melindungi generasi muda dari ancaman narkotika serta judi online.

asahan
{{caption}}
Gubernur Bobby Ajak BNNP Perkuat Pemberantasan Narkoba Sumut dengan Intervensi Terpusat

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong BNNP Sumut untuk memperkuat kolaborasi dalam pemberantasan narkoba Sumut, khususnya di daerah rawan, didukung penuh Pemprov Sumut.

bahaya narkoba
{{caption}}
Kasus ASN Pengguna Vape Narkoba, Pemprov Sumut Tunggu Kepastian Hukum Sebelum Jatuhkan Sanksi Disiplin

Jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan nantinya akan disesuaikan dengan status hukum yang ditetapkan polisi terhadap FIS.

asn narkoba
{{caption}}
PSEL Medan Raya: Pemprov Sumut Segera Bangun Fasilitas Pengolah Sampah Jadi Listrik di 2026

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Medan Raya akan dimulai dengan groundbreaking pada tahun 2026, menjanjikan solusi terpadu untuk masalah sampah di Medan dan Deli Serdang sekaligus menghasilkan energi listrik sebesar 15 megawatt.

bobby nasution