Pemprov Sumsel Gencarkan Optimalisasi Program Perlindungan Anak Demi Masa Depan Cerah

Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mempercepat replikasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga tingkat desa. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak dan menekan kasus perkawinan anak di daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius dalam upaya Perbaikan Kualitas Panti Asuhan di 17 kabupaten/kota pada tahun 2026, demi masa depan anak-anak yatim piatu yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) gencar mengaktifkan Layanan Puspaga Sumut sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus membangun keluarga tangguh.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende

Pemkot Makassar serius tangani 134 kasus kekerasan seksual anak. Simak langkah preventif dan kolaboratif yang dilakukan untuk Pencegahan Kekerasan Anak di kota ini.

Pemprov Sumsel mengoptimalkan Pembinaan Anak Terlantar Sumsel dengan menggandeng yayasan sosial dan sukarelawan untuk mencegah masalah sosial di masa depan.

Pemprov Sumsel serius kembangkan program Perlindungan Anak dan Perempuan di 17 kabupaten/kota. Ingin tahu strategi komprehensif mereka mencegah kekerasan dan diskriminasi?

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengambil langkah proaktif memfasilitasi proses adopsi bagi bayi terlantar, memastikan perlindungan hak anak dan pengasuhan yang layak di masa depan.

Disnaker Indramayu aktif menyosialisasikan kebijakan penundaan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki balita, langkah penting demi perlindungan anak dan pengasuhan optimal.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi mengajak perempuan berperan aktif dalam memperkuat Perlindungan Anak di Pendidikan Keagamaan, menyikapi tantangan kekerasan yang marak terjadi dan pentingnya ketahanan keluarga.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon memfasilitasi Pembuatan KTP dan KIA Anak Binaan demi pemenuhan hak administrasi kependudukan, sinergi dengan Dukcapil Kota Ambon dan Polsek Baguala.

KJRI Penang berhasil pulangkan tiga balita WNI terlantar dari Malaysia, menunjukkan komitmen perlindungan WNI di perantauan dan menjamin hak anak. Simak detail misi kemanusiaan ini.

MenPPPA Arifah Fauzi menyoroti peran strategis media dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong korban bersuara, dan membangun kesadaran.

Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan rekonstruksi penganiayaan balita daycare, mengungkap 62 adegan penting dalam kasus yang menyita perhatian publik ini dan menetapkan tiga tersangka. Simak detailnya!

Kemen PPPA Pastikan Anak Ijazah Dibakar di Lombok Barat dapat melanjutkan pendidikan, menyoroti kompleksitas permasalahan perkawinan anak dan budaya lokal yang membelenggu di NTB.

Penyelidikan kasus Insiden Pembakaran Santri di Lombok Tengah memasuki babak akhir, Polres Lombok Tengah kini menunggu pandangan ahli pidana untuk menentukan adanya unsur pidana.

Polda Maluku berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya, menekankan kolaborasi sebagai kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Komnas PA DKI Jakarta tegaskan perundungan anak di Jakarta Pusat terhadap MWP (6) sebagai tindakan kriminal, bukan kenakalan biasa. Penegakan hukum tegas didesak untuk efek jera dan keadilan korban.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyoroti kelaikan dan sistem pengawasan taman Jakarta Pusat, khususnya Taman Kramat Pulo, setelah kasus perundungan yang menyebabkan seorang anak tersengat listrik dan sempat koma.