Perlindungan Perempuan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memperkenalkan Simfoni PPA versi 3 kepada Pemprov Sumut, sebuah sistem manajemen kasus yang dirancang untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan upaya maksimal dalam **Perlindungan Perempuan dan Anak Cisarua** yang terdampak longsor, fokus pada pemulihan trauma dan pemenuhan hak dasar.

Pimpinan Wilayah Fatayat NU Kalimantan Selatan membentuk Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) untuk menjawab tantangan kekerasan yang meningkat di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya agar perusahaan memberikan dispensasi kepada pegawai perempuan korban kekerasan di ruang publik, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendorong pelaporan kasus kekerasan.

Pemerintah Kanada melanjutkan Program Berani II (2023-2027) untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Lombok Timur, NTB, mengatasi isu krusial seperti kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kota Pangkalpinang menyoroti **faktor ekonomi pemicu KDRT** yang tinggi di wilayahnya, terutama setelah lesunya sektor pertambangan timah.

Setelah renovasi tuntas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendesak Optimalisasi Layanan UPTD PPA Jatim demi kualitas perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

Mutasi Polwan Polri akhir tahun 2025 menempatkan perwira wanita di posisi strategis, termasuk Wakapolda dan Kapolres, menunjukkan komitmen Polri dalam pembinaan karier dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi meresmikan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rumah Perlindungan Sementara, menegaskan komitmen menekan kasus kekerasan dan diskriminasi di wilayahnya.

Wali Kota Batu Nurochman memprioritaskan Peningkatan Layanan Dasar Kota Batu melalui pembahasan tiga Raperda strategis yang menyasar tata kelola desa, perlindungan perempuan dan anak, serta penataan fasilitas publik. Apa saja dampaknya bagi warga?