Menteri PPPA Dorong Optimalisasi Layanan UPTD PPA Jatim Pascarenovasi Gedung

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya optimalisasi layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Timur. Penekanan ini disampaikan pasca rampungnya renovasi gedung UPTD PPA tersebut, yang diharapkan membawa dampak signifikan pada kualitas layanan.

Renovasi fasilitas ini diharapkan tidak hanya mempercantik tampilan fisik bangunan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas bantuan kepada masyarakat. Dukungan renovasi ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik PPA, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana yang memadai.

Kunjungan Menteri Arifah Fauzi ke UPTD PPA Jatim pada Sabtu (27/12) menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa investasi pada infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas perlindungan. Hal ini krusial mengingat tingginya angka pelaporan kasus di wilayah tersebut yang memerlukan penanganan optimal.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah penerima DAK Fisik PPA, yang pemanfaatannya ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana layanan bagi korban perempuan dan anak. Alokasi dana ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses pemulihan korban.

Di UPTD PPA Jatim, berbagai ruangan layanan telah dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan korban secara maksimal. Fasilitas tersebut mencakup ruang tunggu yang nyaman, jalur akses kursi roda untuk memastikan aksesibilitas, serta ruangan command center yang modern untuk koordinasi penanganan kasus.

Salah satu fitur penting adalah ruang konseling yang kedap suara, dirancang khusus untuk menjaga kerahasiaan dan memberikan rasa aman bagi korban saat bercerita. "Saya melihat beberapa ruangan yang sudah mempertimbangkan kenyamanan korban dalam mengakses layanan di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur, termasuk adanya ruangan kedap suara yang sangat penting bagi korban," ujar Menteri Arifah Fauzi.

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa angka pelaporan kasus di Jawa Timur tergolong tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam upaya perlindungan.

Menteri Arifah Fauzi menginterpretasikan tingginya angka pelaporan ini sebagai indikasi positif dari peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat kini lebih berani untuk melapor dan menyuarakan pengalaman mereka terkait kekerasan atau pelanggaran hak, yang merupakan langkah awal menuju penanganan.

"Tingginya pelaporan di Jawa Timur menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin baik, lebih berani melapor, lebih berani speak up dan bercerita. Namun di sisi lain, ini juga menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk memperkuat upaya pencegahan," kata Menteri Arifah Fauzi. Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan harus diperkuat secara paralel dengan peningkatan layanan penanganan.

Untuk memastikan Optimalisasi Layanan UPTD PPA Jatim, Menteri Arifah Fauzi juga menekankan pentingnya pemetaan kualitas layanan. Pemetaan ini akan membantu mengidentifikasi area yang sudah optimal dan yang masih memerlukan penguatan agar layanan dapat diberikan secara merata dan efektif.

UPTD PPA di Jawa Timur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu memiliki kategori dan indikator yang jelas untuk menilai kualitas layanan. Ini akan menjadi standar baku untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta untuk memastikan akuntabilitas.

"Kita perlu kategori dan indikator yang jelas. Selain itu, pemetaan dan penguatan kapasitas petugas juga menjadi agenda penting agar layanan tetap maksimal, termasuk bagi petugas baru," tambah Arifah Fauzi. Penguatan kapasitas petugas menjadi kunci untuk menjaga standar layanan dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Sumber: AntaraNews