Perlindungan Perempuan Anak

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pengadilan Agama Suwawa bersinergi memperkuat **Perlindungan Perempuan dan Anak Bone Bolango**, menyoroti isu krusial pascaperceraian, legalisasi nikah, dan pengetatan dispensasi nikah anak.

Polres Gowa menindaklanjuti video viral dugaan perundungan siswi di Gowa, memeriksa lima siswi SMP yang terlibat. Korban NR (12) mengalami trauma mendalam akibat insiden perundungan tersebut.

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi dan Menteri Kemendikbudristek Brian Yuliarto bersinergi mendorong penguatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, menegaskan pentingnya perguruan tinggi sebagai pusat peradaban yang aman dan berintegritas.

Menteri PPPA dan Mendiktisaintek perkuat pencegahan kekerasan di kampus, khususnya kekerasan seksual, di Unesa. Upaya ini menegaskan pentingnya lingkungan pendidikan yang aman dan berintegritas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar memperkuat upaya pencegahan LGBT melalui sosialisasi dan penanganan kasus, merespons fenomena yang kian terbuka.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya pelatihan bersama bagi Dinas PPPA dan penyidik PPA-PPO untuk Peningkatan SDM PPPA berperspektif gender, serta meluncurkan Simfoni PPA versi 3.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memperkenalkan Simfoni PPA versi 3 kepada Pemprov Sumut, sebuah sistem manajemen kasus yang dirancang untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan upaya maksimal dalam **Perlindungan Perempuan dan Anak Cisarua** yang terdampak longsor, fokus pada pemulihan trauma dan pemenuhan hak dasar.

Pimpinan Wilayah Fatayat NU Kalimantan Selatan membentuk Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) untuk menjawab tantangan kekerasan yang meningkat di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya agar perusahaan memberikan dispensasi kepada pegawai perempuan korban kekerasan di ruang publik, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendorong pelaporan kasus kekerasan.

Pemerintah Kanada melanjutkan Program Berani II (2023-2027) untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Lombok Timur, NTB, mengatasi isu krusial seperti kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kota Pangkalpinang menyoroti **faktor ekonomi pemicu KDRT** yang tinggi di wilayahnya, terutama setelah lesunya sektor pertambangan timah.

Setelah renovasi tuntas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendesak Optimalisasi Layanan UPTD PPA Jatim demi kualitas perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

Mutasi Polwan Polri akhir tahun 2025 menempatkan perwira wanita di posisi strategis, termasuk Wakapolda dan Kapolres, menunjukkan komitmen Polri dalam pembinaan karier dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi meresmikan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rumah Perlindungan Sementara, menegaskan komitmen menekan kasus kekerasan dan diskriminasi di wilayahnya.

Wali Kota Batu Nurochman memprioritaskan Peningkatan Layanan Dasar Kota Batu melalui pembahasan tiga Raperda strategis yang menyasar tata kelola desa, perlindungan perempuan dan anak, serta penataan fasilitas publik. Apa saja dampaknya bagi warga?

Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKSOW) Papua Barat Daya memperkuat kapasitas perlindungan perempuan dan anak, menyikapi tren kekerasan yang meningkat dan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk masa depan yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende

DPRD Banjarmasin telah merampungkan lima Raperda penting yang siap disahkan akhir 2025. Apa saja Raperda ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

MenPANRB Rini Widyantini berkomitmen memastikan layanan publik terbaik bagi perempuan dan anak, didukung pembentukan Satres PPA-PPO di kepolisian. Apa saja langkah konkretnya?