Fakta Mengejutkan! Meski KLA Terbaik 3 Tahun, KemenPPPA Dorong Komitmen Perkuat Pemberdayaan Perempuan di Lampung

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung. Pernyataan ini disampaikan saat penandatanganan komitmen bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta bupati/walikota di Bandar Lampung.

Arifah Fauzi menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, KemenPPPA mendorong implementasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) guna menumbuhkan semangat gotong royong yang lebih nyata di tengah masyarakat.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap upaya perlindungan dan pemberdayaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Komitmen bersama ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di wilayahnya.

Pentingnya Kolaborasi dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci utama dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang efektif. "Kita harus bergerak bersama. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak," kata Arifah Fauzi dalam keterangan resminya di Jakarta pada Selasa.

KemenPPPA secara aktif mendorong penerapan inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai wadah kolaborasi. Inisiatif ini dirancang untuk menggalang partisipasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat sipil, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Sebagai bentuk apresiasi dan contoh nyata, Menteri Arifah Fauzi menyoroti inovasi Desa Tapis di Lampung. Desa ini telah berhasil menerapkan model RBI di tingkat desa, menunjukkan bahwa semangat gotong royong dapat diwujudkan secara konkret untuk kepentingan bersama.

Strategi KemenPPPA untuk Penguatan di Daerah

Untuk memperkuat implementasi kebijakan di daerah, KemenPPPA mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap program pembangunan. PUG memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Selain itu, pemerintah daerah diimbau untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran responsif gender. Anggaran ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak, serta mengatasi kesenjangan gender yang ada di masyarakat.

KemenPPPA juga mendesak percepatan pencapaian status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh wilayah Lampung. Untuk memperkuat layanan, Arifah Fauzi meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) non fisik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dana ini krusial untuk memastikan layanan bagi korban kekerasan dapat menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga tidak ada korban yang terlewatkan.

Tantangan dan Komitmen Lampung

Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan kesiapan daerahnya dalam memperkuat kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. Lampung telah menunjukkan komitmennya dengan meraih predikat Profil KLA terbaik selama tiga tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.

Meskipun demikian, Jihan Nurlela juga mengakui adanya tantangan signifikan yang masih dihadapi. "Namun, selama lima tahun terakhir jumlah korban kekerasan masih meningkat, dengan kasus tertinggi berupa kekerasan seksual dan KDRT," ujarnya.

Peningkatan kasus kekerasan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Lampung berkomitmen untuk terus berupaya memperkuat layanan perlindungan, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, guna menekan angka kekerasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh warganya.

Sumber: AntaraNews