KemenPPPA Apresiasi Pembangunan Gender Aceh: IPG Unggul, Namun Kasus Kekerasan Masih Tinggi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Apresiasi ini diberikan atas komitmen kuat Aceh dalam memperkuat pembangunan berperspektif gender dan hak anak di wilayahnya. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh yang mencapai angka 92,64.

Angka IPG Aceh tersebut secara signifikan melampaui rata-rata nasional, menandakan adanya kesetaraan gender yang lebih baik. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan bahwa kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan di Aceh lebih setara dibandingkan tingkat nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Minggu, 9 November.

Meski demikian, capaian positif ini tidak lantas membuat Aceh luput dari tantangan serius. KemenPPPA juga menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi tersebut. Penguatan upaya pencegahan serta peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan menjadi prioritas utama yang harus terus ditingkatkan.

Pembangunan Gender Aceh Unggul dan Komitmen KLA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi secara khusus mengapresiasi capaian IPG Aceh yang mencapai 92,64. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional, menunjukkan kemajuan signifikan dalam kesetaraan gender di provinsi tersebut. "Aceh mencatat IPG 92,64, melampaui rata-rata nasional, artinya bahwa kesetaraan gender, jika dilihat dari aspek kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan, di Provinsi Aceh lebih setara dibandingkan dengan nasional," ujarnya.

Selain itu, Arifah Fauzi juga menjelaskan kemajuan dalam pembangunan anak di Aceh. Seluruh kabupaten dan kota di Aceh telah berpartisipasi dalam evaluasi Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA). Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Meskipun demikian, beberapa daerah di Aceh masih perlu bekerja keras untuk mencapai indikator pengukur kemajuan KLA. KemenPPPA mendorong agar semua wilayah dapat memenuhi standar KLA secara optimal. Upaya ini penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh di seluruh pelosok Aceh.

Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh

Di balik capaian IPG yang membanggakan, Arifah Fauzi mengingatkan bahwa penguatan pencegahan kekerasan harus terus dibarengi. Peningkatan kualitas dan cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi fokus penting. Data Simfoni PPA periode Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan adanya kerentanan yang tinggi.

Secara nasional, tercatat 26 ribu kasus kekerasan, dengan 967 kasus di antaranya terjadi di Aceh. Mayoritas insiden kekerasan ini terjadi di lingkungan rumah tangga, menargetkan perempuan dan anak. Korban terbanyak adalah anak usia 13–17 tahun, menunjukkan urgensi penanganan yang serius.

Dari 967 kasus di Aceh, 90 persen atau 515 kasus merupakan kekerasan terhadap anak, dan 83 persen atau 801 kasus adalah kekerasan terhadap perempuan. "Data ini menunjukkan kerentanan yang masih tinggi. Pemerintah pusat dan daerah wajib memperkuat pencegahan dan layanan,” tegas Arifah. Angka-angka ini menggarisbawahi perlunya intervensi yang lebih efektif dan komprehensif.

Kolaborasi dan Penguatan Pencegahan Melalui Ruang Bersama Indonesia

Pencegahan kekerasan menjadi upaya krusial yang harus diperkuat mulai dari tingkat akar rumput. KemenPPPA mengusulkan penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai solusi. RBI adalah gerakan kolaboratif berbasis desa dan kelurahan yang bertujuan menghadirkan program berperspektif perempuan dan anak secara holistik dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Muhammad Nasser sepakat bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam sejarah dan pembangunan Aceh. Namun, ia mengakui masih banyak perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Selain itu, perempuan juga belum mendapatkan ruang layak dalam pendidikan dan pekerjaan.

“Perempuan adalah pilar keluarga dan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Aceh terus memperkuat UPTD PPA dan layanan pendampingan,” ujar Muhammad Naser. Program RBI dinilai sejalan dengan nilai masyarakat Aceh yang menjunjung kebersamaan dan musyawarah. Diharapkan RBI dapat memperluas peran serta partisipasi perempuan di berbagai bidang.

Kolaborasi antara KemenPPPA dan Pemerintah Aceh diharapkan dapat memperkuat pencegahan, meningkatkan layanan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Lingkungan ini penting bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Aceh. Upaya bersama ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kesetaraan gender yang seutuhnya.

Sumber: AntaraNews