Kasus Kekerasan Seksual Anak di Sulsel Tinggi, Ini Solusi Konkret Ditawarkan Menteri PPPA

Kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap di Sulawesi Selatan dalam lima bulan terakhir sudah tinggi yakni 112 kasus. Tingginya kasus kekerasan seksual di Sulsel menjadi perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Dalam kunjungannya di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel, Arifah bertemu dengan sejumlah korban kekerasan seksual terhadap anak. Arifah mengakui kasus kekerasan seksual terjadi di seumlah daerah.

"Kekerasan seksual ini banyak terjadi di mana-mana, karena sebetulnya kesehatan mental masyarakat kita dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu salah satu solusi yang kami tawarkan adalah pola asuh dalam keluarga," ujarnya kepada wartawan di Kantor UPT PPPA Sulsel, Jumat (23/5).

Arifah mengatakan Kementerian PPPA memiliki program prioritas yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI). Ia menjelaskan RBI merupakan program berbasis desa untuk mengantisipasi kekerasan seksual.

"Ini menjadi keprihatinan kita bersama dan kita selesaikan bersama-sama. Kita akan bergandengan tangan dengan berbagai pihak apa yang kita bisa kolaborasikan untuk menguatkan keluarga di tingkat grassroot," kata dia.

Arifah mengatakan kekuatan keluarga juga harus menjadi perhatian. Alasannya, kekerasan seksual banyak ditemukan pada lingkaran keluarga.

"Ketika sebuah hubungan dalam keluarga itu kuat. Kasih sayang seorang ayah dan ibu bahwa menyayangi anak-anak itu dengan ketulusan hati itu tidak akan terjadi, karena sekarang banyak pelaku kekerasan adalah orang terdekat," kata dia.

Ia kembali menegaskan pentingnya kesehatan mental keluarga. Arifah menambahkan pentingnya pendidikan agama untuk meminimalisir terjadi kekerasan seksua.

"Selain pola asuh, yang paling penting juga adalah pendidikan agama bagi anak-anak kita dan keluarga. Saya yakin jika pondasi agamanya kuat, mungkin bisa meminimalisir untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPT PPPA Sulsel Andi Rahmi Adikarini mengakui Menteri PPPA Arifah Fauzi mempertanyakan angka kasus kekerasan seksual di Sulsel selama 2025. Ia menyebut Menteri PPPA sangat memperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, khususnya Sulsel.

"Penekanan beliau, bahwa pemerintah hadir untuk membantu dan memberikan penguatan terhadap korban-korban yang mengalami kasus kekerasan seksual," ujarnya.

Rahmi menjelaskan berdasarkan data hingga Mei 2025, tercatat ada 112 kasus kekerasan sesual di Sulsel. Ia menyebut angka tersebut terbilang tinggi karena pada tahun 2024 jumlahnya hanya 292 kasus.

"Kasus kekerasan seksual terbanyak ada di (Kabupaten) Gowa terus Jeneponto. Kalau di tahun 2024, kasusnya itu ada 292, sementara di tahun 2025 sampai dengan Mei sudah 112 kasus," kata dia.

Dari 112 kasus tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih cukup tinggi. Bahkan, 90 persen kasus kekerasan seksual korbannya adalah anak.

"Paling tinggi itu kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahkan sampai 90 persen. Memang sangat tinggi dan rata-rata yang terjadi itu ada di kabupaten/kota yang memang kurang informasi terhadap kasus-kasus kekerasan," ucapnya.