Uptd Ppa

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya Penanganan Kekerasan Seksual Berperspektif Korban, mengajak semua pihak mencari solusi adil yang menghormati adat tanpa mengorbankan hak perempuan dan anak.

Polres Pasaman Barat bersama pemerintah daerah setempat terus mengintensifkan penyuluhan dan edukasi untuk Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di sekolah, menyikapi tingginya kasus yang terjadi di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan bergerak cepat memberikan pendampingan psikologis bagi santriwati korban kekerasan seksual, memastikan pemulihan trauma dan pemenuhan hak-hak korban.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyoroti pentingnya pengawasan anak dan keselamatan lingkungan rumah setelah insiden balita jatuh dari balkon, menekankan tanggung jawab bersama keluarga dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berupaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk dampak nyata di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meresmikan kantor baru Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memperkuat upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Utara serta mengatasi isu perkawinan dini dan persoalan sosial

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus perkuat unit perlindungan anak, termasuk Puspaga dan UPTD PPA, demi optimalkan pencegahan pernikahan anak di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat peran Puspaga dan UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, memastikan hak-hak anak terlindungi secara komprehensif.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerukan peningkatan Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur sebagai agen pembangunan, menyoroti data positif dan tantangan yang ada untuk kemajuan bangsa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong penguatan Perlindungan Perempuan Jatim dan pemberdayaan mereka, memastikan peran optimal sebagai subjek pembangunan daerah dan nasional.