Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur: Khofifah Dorong Peran Krusial Agen Pembangunan Nasional

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Minggu, 28 Desember, menyerukan peningkatan perlindungan, pemberdayaan, dan kemajuan perempuan di wilayahnya. Ia menekankan peran krusial perempuan sebagai agen pembangunan regional dan nasional di tengah dinamika demografi dan sosial yang terus berkembang di provinsi terpadat kedua di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan di Surabaya, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memajukan peran perempuan dalam berbagai sektor. Khofifah menyoroti pentingnya pengelolaan potensi perempuan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur.

Dengan populasi Jawa Timur yang mencapai 42,08 juta jiwa pada tahun 2025, di mana perempuan menyumbang 50,17 persen, potensi ini merupakan kekuatan besar. Upaya strategis terus didorong guna mengatasi tantangan dan memaksimalkan kontribusi perempuan bagi kemajuan bangsa.

Indikator Positif Pemberdayaan Perempuan di Jawa Timur

Jawa Timur menunjukkan kemajuan signifikan dalam indikator terkait gender, mencerminkan peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) provinsi ini mencapai 93,05 pada tahun 2024, angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 92,46.

Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur mengalami penurunan menjadi 0,347 pada tahun 2024, dari sebelumnya 0,423 setahun yang lalu. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 0,421, menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan ketimpangan gender terendah di Indonesia.

Partisipasi perempuan dalam legislatif Jawa Timur juga mencapai 20 persen, menunjukkan peningkatan representasi politik kaum perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di provinsi ini tercatat sebesar 60,64 persen, mengindikasikan kontribusi aktif perempuan dalam sektor ekonomi.

Tantangan dan Upaya Perlindungan Perempuan

Meskipun ada kemajuan, Khofifah mengakui bahwa masih terdapat tantangan yang persisten dalam upaya Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur. Tantangan tersebut meliputi kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, serta masalah stunting.

Untuk mengatasi isu-isu ini, pemerintah provinsi terus memperkuat kebijakan pencegahan dan pemberdayaan melalui berbagai inisiatif. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan edukasi.

Penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Melalui program-program yang dijalankan, diharapkan angka kekerasan dan perkawinan anak dapat ditekan, serta masalah stunting dapat diatasi secara komprehensif.

Peran Sentral Perempuan dalam Pembangunan Nasional

Menteri Kemen PPPA Arifah Choiri Fauzi turut memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh Jawa Timur. Ia menyatakan bahwa Hari Ibu Nasional, yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, merupakan tonggak penting bagi gerakan perempuan Indonesia.

Hari Ibu Nasional menyoroti peran sentral perempuan dalam pembangunan keluarga dan bangsa. Menteri Arifah juga memuji kepemimpinan Gubernur Khofifah sebagai perempuan pertama yang memimpin Jawa Timur, menyebutnya sebagai sosok yang luar biasa.

Menteri Kemen PPPA mendesak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat nilai-nilai agama dan moral sebagai fondasi. Hal ini penting untuk membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa yang adil, tangguh, serta berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews