Temui Aksi Peternak Ayam, Titiek Soeharto Janji Amankan Pasokan Jagung

Aksi unjuk rasa Asosiasi Peternak Ayam Petelur Rakyat di depan Gedung DPR RI menyedot perhatian publik. Para peternak menyampaikan jeritan hati terkait anjloknya harga telur ayam di pasaran, yang membuat mereka harus menanggung kerugian hingga Rp6.000–Rp7.000 per kilogram.

Tekanan ini kian berat lantaran melonjaknya biaya produksi, terutama harga pakan seperti jagung dan bungkil kedelai.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, langsung turun menemui massa aksi. Ia menyampaikan keprihatinannya sekaligus berjanji akan mengawal penyelesaian masalah ini ke tingkat kementerian.

"Setelah ini saya akan menghubungi Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Bulog meminta supaya stok dan harga jagung untuk para peternak dikendalikan sehingga tidak merugikan para peternak," ujar Titiek.

Dorong Pemerintah Serap Hasil Produksi

Selain menyoroti masalah pakan, Titiek menegaskan pentingnya mekanisme penyerapan telur ketika terjadi banjir produksi di tingkat peternak. 

“Bagaimana caranya pemerintah harus menyerap telur-telur yang sudah diproduksi oleh para peternak. Jangan sampai telur yang sudah diproduksi justru tidak terserap dan akhirnya merugikan para peternak,” tegasnya.

Menurut Komisi IV, penyerapan hasil produksi ini bisa diintegrasikan dengan berbagai program bantuan sosial atau program pemenuhan gizi pemerintah agar pasokan telur tetap terserap pasar.

Usul Pembentukan Badan Pakan Nasional

Komisi IV DPR RI menilai penyelesaian krisis perunggasan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari ketersediaan jagung, stabilitas harga pakan, kontrol harga telur, hingga kepastian penyerapan hasil ternak.

Sebagai langkah jangka panjang, Titiek melemparkan usul strategis kepada pemerintah untuk mendirikan lembaga khusus yang mengurus tata kelola pakan ternak.

"Komisi IV mengusulkan kepada Pemerintah untuk dibentuk Badan yang khusus mengurusi PAKAN baik untuk ternak sapi, kambing, unggas maupun budidaya ikan dan udang,” kata Titiek.

"Badan ini nanti yang akan melakukan impor bahan pakan kalau memang diperlukan, tidak diserahkan pada swasta sehingga harga pakan bisa dikendalikan Pemerintah," pungkasnya.