Kepala HAM PBB Desak Akuntabilitas Kasus Kekerasan Perempuan, Singgung Skandal Epstein

Kepala HAM PBB Volker Turk menyoroti kasus kekerasan perempuan global, mendesak pemerintah perkuat akuntabilitas dan menyinggung skandal Jeffrey Epstein sebagai contoh kegagalan sistemik.

Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk memperkuat akuntabilitas atas kejahatan terhadap perempuan. Ia memperingatkan bahwa struktur kekuasaan yang mengakar masih melindungi para pelaku kekerasan.

Pernyataan ini disampaikan Volker Turk pada Jumat, 28 Februari, di hadapan UN Human Rights Council di Jenewa. Ini merupakan bagian dari upaya PBB untuk mengatasi isu kekerasan berbasis gender secara global.

Turk mendorong negara-negara untuk menyelidiki sepenuhnya tuduhan pelecehan, melindungi korban, serta memastikan sistem peradilan yang independen dan tidak memihak. Ia juga mengaitkan kekhawatiran ini dengan skandal Jeffrey Epstein yang mengungkap kegagalan sistemik.

Desakan Akuntabilitas dan Kegagalan Sistemik dalam Kasus Kekerasan Perempuan

Volker Turk secara tegas mendesak pemerintah global untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap kejahatan kekerasan perempuan. Ia menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap tuduhan pelecehan. Perlindungan korban juga harus menjadi prioritas utama.

Turk juga menyoroti pentingnya sistem peradilan yang independen dan tidak memihak. Hal ini krusial untuk memastikan keadilan bagi para korban. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap perempuan, terutama di ranah daring, terus meningkat.

Dalam pidatonya, Turk secara spesifik mengaitkan kekhawatirannya dengan dengar pendapat di Kongres Amerika Serikat. Dengar pendapat tersebut meneliti jaringan di sekitar Jeffrey Epstein, seorang pelaku kejahatan seksual yang telah divonis.

Menurut Turk, kasus-kasus menonjol seperti Epstein bukan sekadar pelanggaran terpisah. Kasus-kasus ini justru mengungkap kegagalan sistemik yang lebih luas dalam melindungi perempuan.

Kekerasan Perempuan sebagai Keadaan Darurat Global

Kepala HAM PBB itu menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut. Ini terjadi karena “pelecehan mengerikan semacam itu dimungkinkan oleh sistem sosial yang membungkam perempuan dan anak perempuan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sistem tersebut juga “melindungi pria-pria berkuasa dari pertanggungjawaban.” Turk bahkan bertanya, “Apakah ada yang berpikir tidak banyak pria lain seperti Dominique Pellicot atau Jeffrey Epstein?”

Untuk menyoroti besarnya krisis ini, Turk mengutip data PBB yang mengejutkan. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 50.000 perempuan dan anak perempuan terbunuh di seluruh dunia pada tahun 2024.

Sebagian besar kasus pembunuhan ini dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Turk secara tegas menggambarkan kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, sebagai keadaan darurat global yang mendesak.

Ancaman Misogini dan Kebencian Daring Terhadap Pemimpin Perempuan

Selain kekerasan fisik, Komisaris Tinggi PBB juga memperingatkan peningkatan permusuhan terhadap pemimpin perempuan. Fenomena ini menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia.

Turk menyampaikan kepada dewan bahwa setiap politisi perempuan yang ia temui menghadapi misogini. Mereka juga kerap menjadi sasaran kebencian daring secara terus-menerus.

Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini juga menghambat kemajuan kesetaraan gender di ranah publik.

Peningkatan serangan daring ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan platform digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi perempuan.

Sumber: AntaraNews