Sorot
{{caption}}
Makan Malam Terakhir Sebelum Satu Keluarga Tewas saat Kemping

{{caption}}
Penemuan Tas Hitam di Gang Pinang Ranti, Isinya Bikin Ibu-Ibu Khawatir

{{caption}}
Gerindra Jelaskan Dasar Hukum Sapi Kurban Presiden Pakai Anggaran Banpres

{{caption}}
Cinta Tak Direstui, Bakar Kandang Sapi

{{caption}}
Bercanda Minta Ditembak, Mahasiswa Sumba Tewas Kena Senapan Angin Temannya

{{caption}}
Kronologi Kemping Ceria Keluarga Berakhir Duka

Topik Terkait
{{caption}}
PKB Hormati Proses Hukum Bupati Cilacap Terjaring OTT KPK, Tegaskan Komitmen Anti Korupsi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan penghormatan terhadap proses hukum terkait kadernya, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang terjaring OTT KPK. Apa implikasinya bagi partai dan pejabat daerah?

{{caption}}
Meradang KY soal Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK: Gaji Hakim Sudah Dinaikkan Presiden!

KY menyesalkan tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Depok. Ia mengingatkan para hakim bahwa gaji telah dinaikkan.

{{caption}}
PDIP Soal Kadernya Bupati Bekasi Ade Kuswara Ditangkap KPK: Sudah Berkali-kali Diingatkan

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo merespons OTT KPK terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan menegaskan partai menghormati proses hukum.

{{caption}}
Merpati Putih dan Pesan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya di Hari Anti Korupsi Sedunia Sebelum Ditangkap KPK

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sempat memberikan pesan khusus kepada ASN untuk memberikan pelayanan jujur dan ikhlas di Hari Anti Korupsi Sedunia.

{{caption}}
Ironi, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Ditangkap KPK di Hari Anti Korupsi Sedunia

Penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menjadi ironi tengah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember.

{{caption}}
PDI Perjuangan Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

PDI Perjuangan menyatakan menghormati proses hukum KPK terkait OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, sekaligus meminta maaf atas insiden yang mencederai kepercayaan rakyat.

{{caption}}
DPD PDI Perjuangan Jatim Hormati Proses Hukum Terkait OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

Said menegaskan bahwa DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.

{{caption}}
Mendagri Tito Buka Suara Soal OTT Bupati Kolaka Timur: Berkali-kali Pencegahan Dilakukan, Ada Aja Oknum Melanggar

Menurut Tito, sejauh ini pemerintah telah melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan melakukan sejumlah kegiatan.

{{caption}}
Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap, Eks Penyidik KPK Sebut OTT Efektif Tangkap Koruptor

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.

{{caption}}
Kasus Bupati Labuhan Batu, KPK Sita Kantor NasDem

Penyidik bakal mengkonfirmasi kepada Erik dan para saksi lainnya perihal gedung yang digunakan untuk NasDem.

KPK
{{caption}}
FOTO: Ini Tumpukan Uang Hasil OTT Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga

Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.

KPK
{{caption}}
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.

{{caption}}
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

{{caption}}
Telusuri Asal Usul Rolex Fadia Arafiq, KPK Periksa Manajer Butik Jam Tangan Mewah

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

{{caption}}
Terungkap! Dari 9 Kotak Jam Mewah Fadia Arafiq, Hanya 5 yang Berisi

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

{{caption}}
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

{{caption}}
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

{{caption}}
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

{{caption}}
KPK Periksa Hakim Usut Tuntas Eksekusi Lahan dan Aset Kasus Suap Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

{{caption}}
KPK Duga Wakil Ketua PAN Rejang Lebong Setor Uang ke Bupati Fikri Thobari dalam Kasus Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

{{caption}}
11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri: Alarm Keras

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

{{caption}}
Kemendagri Dampingi Pemkab Tulungagung Pasca-OTT KPK, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Bupati Tulungagung, Ungkap Potensi Keterlibatan Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters