Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Setelah memeriksa dan menggelar perkara, KPK memutuskan meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan serta menetapkan sejumlah tersangka.

Bupati Muara Enim Edison tiba di Gedung KPK usai terjaring OTT. KPK telah menaikkan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka usai OTT. Kasus diduga terkait penerimaan uang dalam proyek pengadaan Disdikbud.

KPK belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait OTT berikut penyegelan dan penggeledahan.

Dalam unggahan itu, Edison mengenakan seragam pakaian dinas harian (PDH). Apel ini dihadiri seluruh ASN dari setiap organisasi perangkat daerah Muara Enim.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Budi saat dikonfirmasi, Senin (8/6).

KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap Bupati Ardito Wijaya dalam dugaan suap pengesahan RAPBD, Rabu (10/12/2025).

Selain Bupati Lampung Tengah, KPK juga dikabarkan menangkap DPRD setempat.

Ali mengatakan pabrik Sawit itu dimiliki Erik dengan mengatasnamakan orang kepercayaannya yang menjadi sumber penerimaan suapnya.

Penyidik bakal mengkonfirmasi kepada Erik dan para saksi lainnya perihal gedung yang digunakan untuk NasDem.

KPK Sita Uang Rp48,5 Miliar dari Orang Kepercayaan Bupati Labuhan Batu

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.

Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Selain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.

Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga ditahan KPK bersama tiga orang tersangka lainnya, termasuk anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga.

Erick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.