KPK Sita Lagi Pabrik Sawit Milik Bupati Labuhan Batu Erik Senilai Rp15 Miliar

Tempat yang menjadi sasaran penggeledahan mencakup kantor dan kediaman bupati, rumah serta kantor Kepala Dinas PUPR, Dinas Pendidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap Bupati Ardito Wijaya dalam dugaan suap pengesahan RAPBD, Rabu (10/12/2025).

Penggeledahan dilakukan selama dua hari, yakni pada 14 hingga 15 Mei 2025, di rumah Robert yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan.

Rita Widyasari juga terlibat suap terkait izin kelapa sawit.

Total uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.

Penyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Adapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.

Penyidik bakal mengkonfirmasi kepada Erik dan para saksi lainnya perihal gedung yang digunakan untuk NasDem.

KPK Sita Uang Rp48,5 Miliar dari Orang Kepercayaan Bupati Labuhan Batu

Bersamaan dengan penyitaan itu, penyidik juga langsung memasang plang sitaan KPK di rumah mewah Erik.

Selain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.

Selain Erik, penyidik KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.

Erik ditangkap bersama sembilan orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.

Penyidikan difokuskan pada dugaan praktik pengaturan proyek yang melibatkan sejumlah pihak dalam lingkup Kementerian Perhubungan.

Pers memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir masyarakat agar tidak lagi memaklumi praktik korupsi yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Anti-Corruption Film Festival Movie Day 2026 (ACFFEST KPK) di Kalimantan Barat, menyasar generasi muda untuk menanamkan nilai integritas melalui film.

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

Penegasan itu disampaikan KPK bertepatan dengan peringatan Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.