VIDEO: Keras! Menaker Copot Pejabat Terlibat Suap Pemberian Izin Tenaga Kerja Asing

KPK serius mendalami dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemenaker, termasuk kemungkinan praktik terjadi sebelum era Menaker Ida Fauziyah. Simak selengkapnya!

KPK tengah menyelidiki aliran dana yang diduga melibatkan staf khusus dan mantan staf khusus Menaker, dengan rentang waktu dari 2019 hingga 2025.

Fokus utama dari upaya tersebut adalah meningkatkan integritas, profesionalisme, serta memperbaiki layanan yang ada

"Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker, ini pukulan berat," ujarnya

Yassierli menegaskan, tidak akan mentoleransi perilaku koruptif di kementeriannya

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli angkat bicara. Ia tak membantah langkah penyidik KPK tersebut.

Yassierli mengatakan tetap melibatkan pihak ketiga alias PJK3 sebagai mitra. Namun, ia memastikan yang tidak patuh langsung ditindak.

KPK melaksanakan operasi tangkap tangan karena adanya dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang menangani sertifikasi K3.

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Diketahui ada 3 Menaker sejak 2012 diantaranya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2009–2014), Hanif Dhakiri (2014–2019), dan Ida Fauziyah (2019–2024)

Delapan orang tersebut merupakan tersangka kasus korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tahun 2019-2024.

Menaker telah mencopot direktur dan seluruh staf Direktorat Layanan Izin Tenaga Kerja Asing yang diduga terlibat.

Menaker mengatakan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi Magang Nasional. Simak bagaimana program ini tetap berjalan dan bahkan diusulkan untuk peningkatan kuota hingga 150 ribu peserta!

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa ia telah menerima surat dari Kementerian Keuangan mengenai program efisiensi jilid III.

Kemnaker telah mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tambahan kuota peserta magang nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April

Menaker Yassierli akan mengirimkan tim pengawas dari Kemnaker untuk menindak tegas pelanggaran terhadap pelaksanaan WFH satu kali dalam seminggu.

Isu pencairan BSU di bulan Oktober sempat ramai diperbincangkan warganet, dengan banyak unggahan yang mengklaim bahwa dana bantuan segera cair.

Data milik BPJS Ketenagakerjaan sangat valid sehingga bisa menjadi rujukan data PHK untuk Kemenaker. Apalagi data tersebut bisa diakses dengan mudah.

Yassierli menjelaskan, kasus ini merupakan kasus lama yang telah berlangsung sejak tahun 2019.

PT Sritex Sukoharjo, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.

Penandatanganan kontrak kerja ini menjadi titik balik penting dalam kebangkitan perusahaan.

MoU ini merupakan langkah konkret dalam membangun klaster pertanian modern di Indonesia.