Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel tiga ruangan di lantai 7 Gedung B, Kementerian Ketenagakerjaan buntut operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli angkat bicara. Ia tak membantah langkah penyidik KPK tersebut.
"Ya, kita lihat aja nanti. Artinya yang berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya barang-barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati," kata saat jumpa pers, Kamis (21/8).
Meski begitu, Yassierli tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya.
"Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat," ujar dia.
Dia menekankan sejak awal kepemimpinannya sudah berupaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di Kemnaker. Semua pejabat diminta teken Pakta Integritas. Khusus untuk layanan K3, Yassierli menyebut hampir seribu perusahaan jasa K3 (PJK)
"Jadi sekali lagi, berbagai hal sudah kita lakukan untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini," ujar dia.
Selain itu, Yassierli mengaku sudah merotasi pegawai yang terlalu lama di posisinya, memperbaiki alur layanan agar transparan, hingga merevisi sejumlah aturan lama.
"Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktek korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun," katanya.