KPK Dalami Korupsi RPTKA Kemnaker hingga ke Level Menteri: Gratifikasi Diterima Berjenjang

Kali ini, KPK menetapkan kembali satu orang sebagai tersangka. Dia adalah mantan Sekjen Kemnaker, Heri Sudarmanto

KPK terus mengusut kasus pemerasan TKA Kemenaker, mendalami aliran uang rutin dari agen TKA yang mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan sejak era Menteri sebelumnya. Siapa saja yang terlibat?

KPK serius mendalami dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemenaker, termasuk kemungkinan praktik terjadi sebelum era Menaker Ida Fauziyah. Simak selengkapnya!

KPK menemukan fakta baru dalam kasus Pemerasan RPTKA Kemenaker, di mana mantan staf ahli Menaker Haryanto meminta mobil Toyota Innova dari agen TKA. Siapa saja yang terlibat dan berapa total kerugiannya?

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalami dua skandal pemerasan besar.

Temuan ini terungkap setelah pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Laman Davindro Bahman.

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Dari aset yang disita penyidik, di antaranya ada dua unit rumah senilai Rp1,5 miliar.

KPK menduga korban pemerasan yakni agen penyalur TKA maupun TKA itu sendiri sudah melaporkan kasus tersebut ke perwakilan negara di Jakarta hingga ke Kedubes.

Kasus korupsi yang telah diungkap KPK terjadi di Direktorat Binapenta selama 2019–2024, dengan total uang hasil pemerasan mencapai Rp53,7 miliar.

Total duit haram yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp53 miliar.

KPK menginformasikan bahwa beberapa pegawai telah mengembalikan uang yang mereka terima terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan RPTKA di Kemnaker.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya regulasi vape yang tegas untuk membendung penyalahgunaan rokok elektronik yang kini menjadi pintu masuk peredaran narkoba.

Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar, meluncurkan Gerakan Return to Family untuk mengajak masyarakat kembali memperkuat fondasi keluarga di tengah tantangan era digital.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di pusat, mulai dari rehabilitasi pascabencana hingga implementasi MoU Helsinki.

Ketua Umum PKB, Cak Imin, melepas 1.200 peserta Mudik Gratis PKB Idul Fitri 1447 H menuju berbagai kota di Jawa, menegaskan program ini sebagai wujud komitmen persaudaraan partai.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin dan tak menyangka Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka korupsi pemerasan oleh KPK, namun menghormati proses hukum yang berjalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami fakta persidangan terkait dugaan pemerasan RPTKA di Kemenaker, termasuk sorotan terhadap mantan staf Ida Fauziyah dan penerimaan tiket Blackpink.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti perintah hakim agar Bupati Buol Risharyudi Triwibowo mengembalikan uang USD 10 ribu terkait kasus pemerasan RPTKA di Kemenaker. KPK juga membuka kemungkinan pemanggilan kembali Bupati Buol untuk dimintai.

Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat hadir langsung di persidangan kasus pemerasan yang menjeratnya, menyusul dugaan aliran dana ke mantan Menaker Ida Fauziyah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis keterangan saksi yang menyebut adanya aliran dana ke Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, membuka kemungkinan pengembangan kasus lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto menampung uang Rp12 miliar hasil Korupsi RPTKA Kemenaker menggunakan rekening kerabat, membuat publik penasaran akan modus operandi ini.

KPK serius mengusut dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker, termasuk aliran dana ke Yassierli dan Ida Fauziyah.