Daftar Pejabat Kemnaker Periode 2019-2024 Terima Duit Korupsi Diduga Hasil Pemerasan RPTKA, Siapa Paling Banyak?

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat penyidikan dan memastikan potensi kerugian negara dapat diungkap secara menyeluruh.

Kali ini, KPK menetapkan kembali satu orang sebagai tersangka. Dia adalah mantan Sekjen Kemnaker, Heri Sudarmanto

KPK terus mengusut kasus pemerasan TKA Kemenaker, mendalami aliran uang rutin dari agen TKA yang mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan sejak era Menteri sebelumnya. Siapa saja yang terlibat?

KPK serius mendalami dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemenaker, termasuk kemungkinan praktik terjadi sebelum era Menaker Ida Fauziyah. Simak selengkapnya!

KPK menemukan fakta baru dalam kasus Pemerasan RPTKA Kemenaker, di mana mantan staf ahli Menaker Haryanto meminta mobil Toyota Innova dari agen TKA. Siapa saja yang terlibat dan berapa total kerugiannya?

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalami dua skandal pemerasan besar.

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Dari aset yang disita penyidik, di antaranya ada dua unit rumah senilai Rp1,5 miliar.

KPK menduga korban pemerasan yakni agen penyalur TKA maupun TKA itu sendiri sudah melaporkan kasus tersebut ke perwakilan negara di Jakarta hingga ke Kedubes.

Kedua mantan stafsus itu dicecar penyidik KPK mengenai keterlibatan dalam dugaan pemerasan terhadap para agen TKA.

Kasus korupsi yang telah diungkap KPK terjadi di Direktorat Binapenta selama 2019–2024, dengan total uang hasil pemerasan mencapai Rp53,7 miliar.

Diketahui ada 3 Menaker sejak 2012 diantaranya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2009–2014), Hanif Dhakiri (2014–2019), dan Ida Fauziyah (2019–2024)

Pemerintah Kabupaten Garut serius berupaya mengurangi angka pengangguran dengan menggelar pelatihan kerja bagi 160 pencari kerja, membekali mereka dengan keahlian relevan agar siap menghadapi dunia industri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada Polda Kepri atas inisiatif Pelatihan Vokasi barista dan instalasi listrik untuk meningkatkan kompetensi pekerja di Batam.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan pembukaan program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum untuk Batch 2.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berkolaborasi dengan BPI Danantara dan Kemendagri untuk menggalakkan kampanye pengelolaan energi di BUMN dan BUMD, termasuk melalui imbauan WFH, demi ketahanan energi nasional.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang serius memproses perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 kepada pekerjanya, menunjukkan komitmen Disnaker Pangkalpinang proses perusahaan tidak bayar THR dengan tegas.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka lebar akses Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 dengan menghapus batasan tahun kelulusan, memberikan kesempatan bagi lulusan lama untuk tingkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Plt Kadis ESDM Jatim untuk memastikan layanan publik tetap optimal menyusul penetapan tersangka pejabat sebelumnya.

Kemendagri terus mengingatkan kepala daerah agar tidak melanggar hukum, termasuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Tinggi Jambi kembali menahan Bengawan Kamto, terdakwa korupsi kredit investasi senilai Rp105 miliar, setelah sebelumnya berstatus tahanan kota. Simak detail penahanan koruptor kredit investasi ini yang kini berada di Lapas Jambi.

Pimpinan Ombudsman juga menegaskan untuk tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum yang berlangsung

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti cukup melalui serangkaian penyidikan dan penggeledahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan enam barang yang disita dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf. **Penyitaan KPK Faizal Assegaf** ini diduga kuat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.