VIDEO: Wamen Noel Kena OTT KPK, Menaker Ingat Pesan Tegas Prabowo "Korupsi Tak Ditoleransi!"

KPK tengah menyelidiki aliran dana yang diduga melibatkan staf khusus dan mantan staf khusus Menaker, dengan rentang waktu dari 2019 hingga 2025.

Dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinilai mencederai mandat pemerintah untuk melindungi pekerja.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Benarkah bukan OTT?

Fokus utama dari upaya tersebut adalah meningkatkan integritas, profesionalisme, serta memperbaiki layanan yang ada

Penetapan tersangka ini setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup.

"Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker, ini pukulan berat," ujarnya

Manekin itu mengenakan rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK".

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli angkat bicara. Ia tak membantah langkah penyidik KPK tersebut.

Yassierli mengatakan tetap melibatkan pihak ketiga alias PJK3 sebagai mitra. Namun, ia memastikan yang tidak patuh langsung ditindak.

KPK melaksanakan operasi tangkap tangan karena adanya dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang menangani sertifikasi K3.

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menyelesaikan sejumlah masalah terkait tenaga kerja.

Penangkapan Immanuel Ebenezer menjadi peringatan atau warning bagi jajaran kabinet.

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Selain hukuman penjara, keduanya juga dibebankan membayar denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan.

Eks Wamenaker Immanuel Noel menerima vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus sertifikat K3. Kuasa hukum menyatakan Noel tidak akan mengajukan banding.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis hakim memutuskan bahwa Noel telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Noel merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis sudah sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

IM diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan disebut menerima setoran hingga Rp200 juta setiap pekan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, IM, sebagai tersangka pemerasan izin pelayaran kapal usai operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang, Kamis.

KPK memperlihatkan barang bukti hasil penyitaan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing dan pengurusan dokumen keimigrasian.

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.