Ini Reaksi Presiden Prabowo KPK Tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer

Seperti diketahui, belakangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto baru saja mendapatkan amnesty yang membuatnya bebas dari penjara.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pencopotan Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Benarkah bukan OTT?

Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus tersebut.

"Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum," Mensesneg

Yassierli menegaskan, tidak akan mentoleransi perilaku koruptif di kementeriannya

KPK melaksanakan operasi tangkap tangan karena adanya dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang menangani sertifikasi K3.

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menyelesaikan sejumlah masalah terkait tenaga kerja.

Terkait peluang reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto usai Immanuel ditangkap KPK.

Buntut dari operasi itu, KPK menyegel ruang K3 di Kantor Kemenaker.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin Wamenaker Immanuel Ebenezer terkana OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupso (KPK).

Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan anggota kabinetnya untuk berhati-hati saat melakukan tugas.

Noel dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

Menyesal dimaksud bukan soal bertaubat melainkan sindiran sebab ada terdakwa lain yang melakukan kejahatan lebih berat.

Budi mengungkapkan bahwa KPK akan meminta keterangan dari Immanuel Ebenezer mengenai barang bukti yang ditemukan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan di rumah tersangka Noel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Pihaknya masih menelusuri sumber perintah yang membuat biaya pengurusan sertifikat melonjak drastis

Ia menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.