VIDEO: Seskab Teddy Lirik Tajam, Istana Respons Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Gibran mengatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan

Jokowi menanggapi santai usai bekas relawannya Immanuel Ebenezer ditangkap KPK.

Pemerintah masih menunggu penjelasan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status hukumnya.

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menyelesaikan sejumlah masalah terkait tenaga kerja.

Penangkapan Immanuel Ebenezer menjadi peringatan atau warning bagi jajaran kabinet.

Terkait peluang reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto usai Immanuel ditangkap KPK.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin Wamenaker Immanuel Ebenezer terkana OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupso (KPK).

Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan anggota kabinetnya untuk berhati-hati saat melakukan tugas.

Prabowo akan melakukan pergantian posisi Wamenaker apabia Immanuel Ebenezer terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Immanuel Ebenezer telah berlangsung sejak Rabu (20/8) malam.

Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring OTT KPK

Immanuel Ebenezer saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK yang terletak di Jakarta.

Budi mengungkapkan bahwa KPK akan meminta keterangan dari Immanuel Ebenezer mengenai barang bukti yang ditemukan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan di rumah tersangka Noel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Pihaknya masih menelusuri sumber perintah yang membuat biaya pengurusan sertifikat melonjak drastis

Ia menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025.

Namun, penyidikan KPK berkembang. Noel diduga menerima lebih dari Rp3 miliar.

Wamenaker Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, dilaporkan meminta uang sebesar Rp3 miliar dari tersangka Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.