Apa Itu Sertifikasi K3 yang Bikin Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK?

Noel menjadi pejabat pertama dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, terjerat kasus dugaan korupsi.

Tampak semua sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol.

Jokowi menanggapi santai usai bekas relawannya Immanuel Ebenezer ditangkap KPK.

Berderet kendaraan mewah milik Wamenaker Immanuel di halaman Gedung KPK

Sebelum kena OTT KPK, Noel sempat melakukan sidak pabrik Odol di Depok, Jawa Barat

Noel sebelumya ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus pemerasan terhadap perusahaan pengurus sertifikat K3.

Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan mantan Ketua Joman, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena dugaan pemerasan.

Status hukum Noel akan ditentukan dalam konferensi pers pada siang hari ini. Sejauh ini masih diperiksa intensif oleh KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel

Padahal, belum lama ini ia aktif membagikan aktivitas inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pabrik melalui akun Instagram pribadinya.

Menurut informasi yang dihimpun, penggeledahan berlangsung sejak pagi tadi. Karyawan yang berada di lantai 7 dan lantai 2 diliburkan.

Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring OTT KPK

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Selain hukuman penjara, keduanya juga dibebankan membayar denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan.

Eks Wamenaker Immanuel Noel menerima vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus sertifikat K3. Kuasa hukum menyatakan Noel tidak akan mengajukan banding.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis hakim memutuskan bahwa Noel telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Noel merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis sudah sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.

Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.