VIDEO: BREAKING - KPK Tangkap Tangan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Noel menjadi pejabat pertama dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, terjerat kasus dugaan korupsi.

Tampak semua sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol.

Jokowi menanggapi santai usai bekas relawannya Immanuel Ebenezer ditangkap KPK.

Berderet kendaraan mewah milik Wamenaker Immanuel di halaman Gedung KPK

Sebelum kena OTT KPK, Noel sempat melakukan sidak pabrik Odol di Depok, Jawa Barat

Noel sebelumya ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus pemerasan terhadap perusahaan pengurus sertifikat K3.

Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan mantan Ketua Joman, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena dugaan pemerasan.

Status hukum Noel akan ditentukan dalam konferensi pers pada siang hari ini. Sejauh ini masih diperiksa intensif oleh KPK.

Deretan kendaraan tersebut diamankan dari beberapa pihak diduga terlibat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel

Wamenaker Immanuel Ebenzer, yang biasa dipanggil Noel, ditangkap KPK karena terlibat dalam pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.

Menurut Fitroh, sejumlah barang bukti disita dalam operasi yang berlangsung semalam.

Budi mengungkapkan bahwa KPK akan meminta keterangan dari Immanuel Ebenezer mengenai barang bukti yang ditemukan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan di rumah tersangka Noel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Pihaknya masih menelusuri sumber perintah yang membuat biaya pengurusan sertifikat melonjak drastis

Ia menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025.

Namun, penyidikan KPK berkembang. Noel diduga menerima lebih dari Rp3 miliar.

Wamenaker Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, dilaporkan meminta uang sebesar Rp3 miliar dari tersangka Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.