Geramnya Buruh di Kasus Korupsi Program K3 Wamenaker Immanuel Ebenezer
Dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinilai mencederai mandat pemerintah untuk melindungi pekerja.
Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman keras dari kalangan buruh.
Dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinilai mencederai mandat pemerintah untuk melindungi pekerja.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menilai operasi tangkap tangan KPK menjadi bukti nyata praktik korupsi dan kongkalikong masih mengakar di dunia ketenagakerjaan.
“OTT ini membukakan mata publik, khususnya buruh, bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam ketenagakerjaan nyata adanya dan sudah berlangsung masif bertahun-tahun,” ujar Sunarno, Sabtu (23/8).
Menurutnya, berbagai persoalan buruh seperti PHK sepihak, pemotongan upah, union busting, hingga mogok kerja semakin sulit diselesaikan ketika pejabat justru ikut bermain dalam praktik kotor.
Dari Penggerak Buruh Malah Ditangkap Korupsi
Sunarno mengakui Noel sempat dikenal vokal membela buruh sejak dilantik sebagai Wamenaker. Namun, ia menyebut kasus ini sebagai tamparan keras, karena pejabat yang seharusnya menjadi pelindung justru diduga memanfaatkan jabatan untuk memperjualbelikan program K3.
“Bukan malah menambah beban dengan memeras keringat buruh melalui modus sertifikasi K3 atau menjadikan pelanggaran hak normatif sebagai alat tawar-menawar,” tegasnya.
Ia menambahkan, dunia ketenagakerjaan sarat negosiasi dan tawar-menawar. Tanpa etika dan moral yang kuat, pejabat justru mudah terjebak persekongkolan yang menguntungkan kapitalis dan merugikan buruh.
FSPMI: Nyawa Buruh Jadi Taruhan
Nada serupa disampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz. Menurutnya, kasus dugaan korupsi ini telah meruntuhkan kepercayaan buruh terhadap pemerintah.
“Keselamatan kerja bukan hanya aturan di atas kertas, tapi menyangkut nyawa jutaan buruh. Jika program K3 dikorupsi, risiko pekerja di lapangan semakin besar,” tegas Riden.
Ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan audit terbuka terhadap seluruh program K3 di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, mutlak diperlukan agar K3 tidak sekadar menjadi proyek yang rawan penyimpangan.
“Kalau program K3 sampai dikorupsi, yang dipertaruhkan adalah nyawa pekerja. Ini bukan main-main,” imbuhnya.
Tamparan untuk Pemerintahan
Kasus ini, menurut para serikat buruh, menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama di tengah janji efisiensi anggaran dan komitmen perlindungan buruh yang kerap disampaikan dalam momentum May Day 2025.
“Ini pengingat bagi semua pejabat bahwa jabatan adalah amanah. Jangan sampai perlindungan buruh diperdagangkan, karena artinya negara abai pada keselamatan pekerja,” tutup Riden.