Misi Besar Sekolah Rakyat: Selamatkan Generasi Jalanan Ibu Kota dari Kesenjangan Pendidikan

Di tengah hiruk pikuk persiapan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, sebuah kisah pilu terungkap di gedung Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Pejompongan, Jakarta Pusat. Muhammad Aljabar Nur, seorang remaja dari Jakarta Timur, tak kuasa menahan tangis saat mengakui belum pernah mengenyam bangku sekolah. Kisah Aljabar menjadi cerminan nyata tantangan pendidikan di Ibu Kota yang masih menyisakan celah lebar bagi sebagian anak bangsa.

Aljabar hanyalah satu dari banyak anak yang terpaksa menepi dari sistem pendidikan formal akibat kerasnya himpitan ekonomi. Bersama Rizki Saputera Gonjalez dan Putri Nana Kurnia, mereka mewakili potret generasi yang hanya bisa memandang gerbang sekolah dari kejauhan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas masih menjadi fatamorgana bagi mereka yang berjuang di jalanan dan pasar demi menyambung hidup.

Namun, momentum Hardiknas tahun ini membawa harapan baru melalui program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pemerintah untuk menjangkau anak-anak terpinggirkan. Program ini tidak hanya menawarkan pendidikan gratis, tetapi juga jaminan tempat tinggal, asupan gizi, dan lingkungan yang mendukung cita-cita mereka. Negara kini hadir untuk menepati janjinya dalam mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Realita Pahit Kesenjangan Pendidikan di Ibu Kota

Kisah pilu Muhammad Aljabar Nur yang belum pernah bersekolah, serta Rizki Saputera Gonjalez yang putus sekolah di kelas V SD, dan Putri Nana Kurnia yang berjuang melanjutkan pendidikan, menggambarkan betapa rentannya akses pendidikan bagi sebagian anak di Jakarta. Mereka adalah wajah dari ribuan anak yang terpaksa mengorbankan pendidikan demi membantu ekonomi keluarga. Pendidikan berkualitas selama ini hanya menjadi impian di tengah kerasnya kehidupan jalanan dan pasar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menguatkan realita ini dengan menunjukkan angka partisipasi sekolah usia remaja 16-18 tahun di Jakarta masih menyisakan celah 22-24 persen. Angka ini berarti hampir seperempat remaja di usia produktif tersebut tidak lagi berada di bangku sekolah. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tuntutan untuk bekerja hingga keterbatasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau.

Fenomena ini menyoroti urgensi intervensi pemerintah untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Kesenjangan ini bukan hanya masalah individu, melainkan tantangan besar bagi pembangunan sumber daya manusia di Ibu Kota. Oleh karena itu, program Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban konkret untuk mengatasi permasalahan struktural ini.

Gerakan Jemput Bola dan Validasi Program Sekolah Rakyat

Pemerintah menunjukkan komitmen serius terhadap program Sekolah Rakyat melalui pendekatan jemput bola yang proaktif. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf turun langsung ke lapangan, duduk melingkar bersama anak-anak seperti Aljabar. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk validasi bahwa program ini bukan kebijakan di atas kertas, tetapi gerakan nyata yang menyentuh akar rumput. Teddy Indra Wijaya telah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sejak Oktober 2024. Sementara itu, Saifullah Yusuf menjabat sebagai Menteri Sosial sejak September 2024.

Teddy Indra Wijaya bahkan memberikan semangat langsung kepada Aljabar, menegaskan bahwa tidak ada lagi kesedihan bagi anak-anak tersebut. “Jangan nangis, disini gak boleh sedih lagi. Insya Allah bisa membanggakan keluarga dan cita-cita tercapai semua, amin,” ujarnya lembut. Janji ini diperkuat dengan kepastian bahwa Sekolah Rakyat akan menyediakan akses belajar bebas biaya, jaminan tempat tinggal, asupan gizi, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan cita-cita.

Kementerian Sosial secara aktif menyisir perempatan jalan, pasar, hingga kawasan kumuh untuk menjaring anak-anak terlantar. Hingga saat ini, 77 anak di Jakarta dan sekitarnya telah memenuhi kriteria, dengan 29 di antaranya ditemukan beraktivitas di jalanan seperti mengamen atau berdagang asongan. Data mereka kemudian dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran, menjangkau keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program ini adalah atensi khusus dari Presiden Prabowo, yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani jujur melihat realitas masih banyak anak yang belum bisa sekolah. Kejujuran ini diwujudkan dengan pemanfaatan aset-aset pemerintah yang layak, seperti gedung milik Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, BNN, hingga Tagana Center di Hambalang, Bogor, untuk disulap menjadi ruang kelas Sekolah Rakyat.

Ekosistem Pendidikan Terpadu dan Ambisi Nasional

Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang ambisius, selaras dengan semangat Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga mengintegrasikannya dengan berbagai program unggulan pemerintah. Siswa penerima manfaat akan otomatis terintegrasi dalam skema Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI JKN, hingga program 3 juta rumah bagi keluarga mereka.

Pendekatan holistik ini menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas bagi keluarga tidak mampu, memastikan kesejahteraan siswa dan keluarganya turut ditingkatkan secara simultan. Dengan demikian, fokus anak tidak lagi terbagi antara belajar dan mencari nafkah. Ini adalah upaya nyata pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses tanpa terbebani oleh masalah ekonomi keluarga.

Skala pembangunan program ini terus bergerak masif secara nasional, menyongsong target Indonesia Emas. Hingga saat ini, pemerintah telah membangun 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 38 provinsi, dengan kapasitas mencapai 15.900 siswa. Operasional sekolah-sekolah ini didukung oleh ribuan tenaga pendidik dan kependidikan yang berdedikasi mengajar di jenjang SD, SMP, SMA atau sederajat.

Target besar telah dipancang: pemerintah berencana membangun 101 Sekolah Rakyat permanen tahun ini, sebagai bagian dari rencana jangka panjang membangun total 500 sekolah permanen hingga tahun 2029 di seluruh penjuru negeri. Seluruh proses verifikasi dan penjangkauan ditargetkan rampung dalam waktu dekat, agar anak-anak seperti Aljabar, Gonjalez, dan Nana dapat segera memulai aktivitas belajar-mengajar pada tahun ajaran baru di pertengahan Juli mendatang.

Masa Depan Gemilang Melalui Sekolah Rakyat

Harapan besar dititipkan pada lulusan Sekolah Rakyat agar tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga mampu menjelma menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. Program ini menjadi jembatan nyata bagi anak-anak dari latar belakang kurang mampu untuk menyeberangi jurang kemiskinan. Mereka yang bercita-cita menjadi prajurit TNI, masuk sekolah kedinasan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), atau bahkan perguruan tinggi ternama nasional, kini memiliki jalur yang jelas.

Pada peringatan Hardiknas ini, Sekolah Rakyat menjadi simbol upaya konkret negara agar kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang bagi seorang anak bangsa untuk memiliki mimpi setinggi langit. Pemerintah memastikan bahwa setiap "Aljabar" di sudut-sudut gelap ibu kota tidak perlu lagi menangis karena tidak memiliki kesempatan belajar. Ini adalah langkah progresif menuju keadilan pendidikan yang merata.

Melalui Sekolah Rakyat, keadilan sosial sedang dijemput dari jalanan, dibawa masuk ke dalam kelas, dan dirajut menjadi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan beradab. Inisiatif ini menegaskan komitmen negara untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua warga negara, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Dengan demikian, potensi setiap anak bangsa dapat berkembang optimal demi kemajuan Indonesia.

Sumber: AntaraNews