Siap-Siap, Gubernur Koster Bakal Larang Pembangunan Hotel dan Restoran di Bali

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyoroti belum optimalnya Ketahanan Pangan Bali. Pemprov Bali menjadikan temuan ini sebagai evaluasi serius untuk mewujudkan kedaulatan pangan daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian Bali guna mengatasi penurunan produksi padi akibat penyempitan lahan.

Koster mengatakan, untuk saat ini pemerintah provinsi Bali akan melakukan kajian untuk men-stop Airbnb tersebut.

Dengan mencetak lahan sawah baru, ketahanan pangan pun terpenuhi dan nantinya lahan sawah yang baru bisa diusulkan ke Menteri Pertanian.

Terkait alih fungsi lahan, pihaknya akan melakukan moratorium dan tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan di Indonesia, khususnya di Pulau Bali.

Maraknya alih fungsi lahan itu terjadi karena dua faktor, salah satunya untuk pembangunan untuk sektor pariwisata.

BPS Bali mendesak pemerintah daerah untuk menjaga produktivitas pertanian Bali dan luas lahan sawah yang terus menyusut drastis. Akankah produksi padi terus menurun?

Kebijakan ini diambil di tengah sorotan publik terkait tata ruang di Bali pascabanjir besar.

Gubernur Bali Wayan Koster akan memulai pembahasan draf peraturan daerah tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Bali tahun ini, menyusul banjir parah dan instruksi Menteri Lingkungan Hidup. Apa dampaknya bagi masa depan pulau dewata?

Gubernur Koster menerangkan, terkait moratorium pembangunan komersil di Bali, sudah tidak boleh di tahun 2025.

Koster menegaskan, jika tren alih fungsi lahan ini tidak dikendalikan, Bali bisa menghadapi krisis ketahanan pangan.

Koster menilai saat ini hotel dan vila di Bali seakan-akan memiliki pantai di kawasan bangunan.

BBTF 2026 mencatat transaksi Rp6,9 triliun, menunjukkan adaptasi pariwisata Indonesia terhadap dinamika pasar global dan pergeseran fokus ke Asia-Pasifik.

Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan syarat baru bagi Online Travel Agent (OTA) untuk mempromosikan hotel. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan menertibkan akomodasi ilegal di Bali.

Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan infrastruktur pariwisata Bali. Hal ini penting untuk menjaga kontribusi signifikan Bali terhadap ekonomi nasional dan mengatasi berbagai tantangan.

Gubernur Koster mengaku telah mendapatkan informasi soal adanya pembakaran sampah liar tersebut, dan menurutnya tidak semua warga di Bali membakar sampahnya.

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin apel akbar 11 ribu pecalang untuk memastikan Pengamanan Nyepi Bali berjalan optimal, terutama saat berhimpitan dengan Idul Fitri 1447 Hijriah, demi menjaga kondusivitas dan citra pariwisata.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho memastikan kesiapan Operasi Ketupat 2026 di Bali melalui audiensi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, demi kelancaran dua momentum hari raya keagamaan.

Pertemuan tersebut membahas persiapan Bali sebagai tuan rumah dua kejuaraan renang perairan terbuka internasional yang akan digelar pada Juni 2026.

Terkait dengan data 20.631 anak putus sekolah dan 3.000 anak terlantar di Bali sebagaimana disampaikan Kajati Bali, Koster akan segera melakukan validasi.

Presiden Prabowo geram soal sampah menggunung di pantai Bali. Padahal, Pulau Dewata merupakan salah satu destinasi wisata andalan dalam negeri.

Koster mengaku bakal mengundang pelaku usaha untuk bisa mengurangi pemasangan spanduk iklan hingga baliho.

Usai diskusi bersama Menteri Lingkungan Hidup, disepakati TPA Suwung ditutup permanen 1 Maret 2026.

Ia menuturkan, secara geografis Bali sebenarnya memiliki sumber air yang cukup dan tersebar di berbagai kabupaten dan kota.