Gubernur Koster: Setelah Pulih dari Pandemi Covid-19, Alih Fungsi Lahan di Bali Sangat Tinggi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyoroti belum optimalnya Ketahanan Pangan Bali. Pemprov Bali menjadikan temuan ini sebagai evaluasi serius untuk mewujudkan kedaulatan pangan daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian Bali guna mengatasi penurunan produksi padi akibat penyempitan lahan.

Dengan mencetak lahan sawah baru, ketahanan pangan pun terpenuhi dan nantinya lahan sawah yang baru bisa diusulkan ke Menteri Pertanian.

Gubernur Koster mengatakan, Pulau Bali merupakan destinasi wisata utama dunia dan minat investasi sangat tinggi.

Menteri ATR Nusron Wahid menyoroti serius masalah Alih Fungsi Lahan Bali, khususnya terkait LP2B yang jauh di bawah target. Ia mendesak pengembalian lahan sawah.

Terkait alih fungsi lahan, pihaknya akan melakukan moratorium dan tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan di Indonesia, khususnya di Pulau Bali.

Maraknya alih fungsi lahan itu terjadi karena dua faktor, salah satunya untuk pembangunan untuk sektor pariwisata.

Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan penggunaan produk pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis, guna meningkatkan serapan hasil pertanian daerah dan memastikan ketersediaan bahan baku.

BPS Bali mendesak pemerintah daerah untuk menjaga produktivitas pertanian Bali dan luas lahan sawah yang terus menyusut drastis. Akankah produksi padi terus menurun?

Gubernur Koster menilai, akar masalah OSS RBA ada pada ketidakharmonisan norma antara regulasi pusat dan daerah.

Kebijakan ini diambil di tengah sorotan publik terkait tata ruang di Bali pascabanjir besar.

Gubernur Bali Wayan Koster akan memulai pembahasan draf peraturan daerah tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Bali tahun ini, menyusul banjir parah dan instruksi Menteri Lingkungan Hidup. Apa dampaknya bagi masa depan pulau dewata?

Pemerintah Provinsi Bali menggelar Bulan Bung Karno 2026 dengan tema 'Kawya Atma Kerthi', menghidupkan kembali semangat proklamator melalui berbagai lomba kreatif edukatif. Simak detailnya!

Gubernur Wayan Koster mengungkapkan Devisa Pariwisata Bali mencapai Rp176 triliun pada 2025, menyumbang 55% dari total pendapatan pariwisata nasional dan memperkuat ekonomi daerah.

Gubernur Bali Wayan Koster mencatat PHR Bali naik signifikan hingga Rp2,89 triliun pada 2026, meskipun diterpa isu konflik Timur Tengah dan penurunan kunjungan wisman, menunjukkan ketahanan sektor pariwisata Pulau Dewata.

Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan Devisa Pariwisata Bali 2025 menyumbang 55 persen ke nasional. Ini bukti ketahanan sektor pariwisata Bali di tengah tantangan dan kontribusinya pada ekonomi lokal.

Gubernur Bali Wayan Koster meminta data penerima dibenahi jelang uji coba Digitalisasi Bansos Bali, memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan Proyek PSEL Bali telah memasuki tahap pengurukan lahan. Ini menjadi langkah awal penanganan sampah modern dan solusi jangka panjang bagi masalah sampah di Denpasar dan Badung.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

Pemkab Cianjur berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menangani masalah banjir Cianjur di dataran tinggi, fokus pada evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu.

Pemerintah berencana menertibkan kawasan Bandung Utara yang belakangan marak terjadi alih fungsi lahan sehingga menyebabkan banjir dan longsor.

Satuan Tugas PRR pemerintah terus menggenjot pemulihan lahan pertanian pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras aman dan mencegah alih fungsi lahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius optimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk lindungi lahan pertanian, mencegah alih fungsi, dan menjamin ketahanan pangan masa depan.