Menteri Nusron: Alih Fungsi Lahan di Bali Sudah Berbahaya, Saya akan Temui Gubernur

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan 554 ribu hektare sawah di Tanah Air telah beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri.

Presiden Prabowo Subianto meminta KemenATR/BPN untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan nasional, menyusul hilangnya ratusan ribu hektare lahan produktif.

Menteri Pertanian menyoroti peran vital Menteri ATR/BPN dalam melindungi 7 juta hektare lahan pertanian demi Ketahanan Pangan Nasional dan swasembada berkelanjutan.

Sebanyak 100 kabupaten/kota yang dinyatakan bebas dari moratorium alih fungsi lahan tersebut karena sudah mencapai target 87 persen dari total lahan baku sawah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pengembang perumahan tidak lagi menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini penting untuk masa depan.

Dengan mencetak lahan sawah baru, ketahanan pangan pun terpenuhi dan nantinya lahan sawah yang baru bisa diusulkan ke Menteri Pertanian.

Gubernur Koster mengatakan, Pulau Bali merupakan destinasi wisata utama dunia dan minat investasi sangat tinggi.

Menteri ATR Nusron Wahid menyoroti serius masalah Alih Fungsi Lahan Bali, khususnya terkait LP2B yang jauh di bawah target. Ia mendesak pengembalian lahan sawah.

Maraknya alih fungsi lahan itu terjadi karena dua faktor, salah satunya untuk pembangunan untuk sektor pariwisata.

Kebijakan ini diambil di tengah sorotan publik terkait tata ruang di Bali pascabanjir besar.

Gubernur Bali Wayan Koster akan memulai pembahasan draf peraturan daerah tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Bali tahun ini, menyusul banjir parah dan instruksi Menteri Lingkungan Hidup. Apa dampaknya bagi masa depan pulau dewata?

Surat terkait kebijakan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

Pemkab Cianjur berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menangani masalah banjir Cianjur di dataran tinggi, fokus pada evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu.

Pemerintah berencana menertibkan kawasan Bandung Utara yang belakangan marak terjadi alih fungsi lahan sehingga menyebabkan banjir dan longsor.

Satuan Tugas PRR pemerintah terus menggenjot pemulihan lahan pertanian pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras aman dan mencegah alih fungsi lahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius optimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk lindungi lahan pertanian, mencegah alih fungsi, dan menjamin ketahanan pangan masa depan.

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya dukungan terhadap larangan **alih fungsi lahan sawah** yang diperketat Presiden Prabowo, sebab ini adalah fondasi kedaulatan pangan nasional. Kenapa kebijakan ini krusial untuk masa depan bangsa?