Purbaya: Perpres Penghapusan Denda BPJS Kelas 3 Segera Terbit

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen melunasi tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp247 miliar secara bertahap, menyesuaikan kemampuan fiskal daerah untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan dana sebesar Rp15 untuk mengaktifkan kembali 120.000 peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya dicoret.

Purbaya mengingatkan agar perubahan status kepesertaan PBI JK tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas.

Pemerintah berencana menghapus tunggakan JKN mandiri yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah ini disambut positif legislator, akankah meringankan beban masyarakat?

Rieke, yang juga merupakan inisiator Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Direktur Utama BPJS Kesehatan memastikan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan tidak akan mengganggu arus kas, asalkan tepat sasaran. Simak detailnya!

Menko Pemberdayaan Masyrakat Muhaimin Iskandar mengusulkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang belum dibayar.

Dengan penyesuaian tarif, kata Sri Mulyani, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa ditingkatkan.

Periksa informasi terbaru mengenai iuran BPJS Kesehatan dan manfaatnya, serta perubahan kelas perawatan yang mulai berlaku pada Desember 2024.

Sehingga masyarakat sakit, baik itu orang mampu atau tidak akan bisa terlayani dimana pun berada.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

Dari total 2,1 juta data yang berhasil diaktivasi kembali, sebanyak 305.864 di antaranya termasuk dalam segmen PBI-JK.

Pemkot Serang perkuat layanan Jamkesda dengan menggandeng 8 RS, jamin akses kesehatan 11.000 warga kurang mampu yang terhapus dari BPJS PBI.

Kisah Marsi, ibu asal Bekasi, menyoroti peran vital program BPJS PBI dalam menopang biaya pengobatan cuci darah anaknya. Simak perjuangan dan harapan mereka untuk kesembuhan.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

Adapun pemutakhiran dilakukan karena data kepesertaan perlu terus disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

Wali Kota Bandung Farhan tidak main-main. Ia akan menindak tegas pimpinan rumah sakit yang menolak pasien BPJS PBI.

Peserta tidak perlu datang ke dinas atau mengurus administrasi secara langsung karena pengaktifan kembali dilakukan terpusat oleh pemerintah.

Mensesneg Hadi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berusaha mencari solusi dan jalan keluar dari masalah dialami masyarakat terkait BPJS Kesehatan.

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.

Seluruh penerima bantuan iuran ditandatangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian diverifikasi dan validasi ulang sesuai dengan alokasi.