Percepatan Proyek Infrastruktur Kalsel: Belanja Modal Melonjak 65,21 Persen Dorong Ekonomi Regional

DJPb Kalsel mencatat lonjakan belanja modal 65,21% pada Triwulan I 2026, percepatan proyek infrastruktur dan investasi publik diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi regional.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan adanya percepatan signifikan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dan investasi publik di wilayah tersebut. Percepatan ini ditandai dengan lonjakan realisasi belanja modal yang mencapai 65,21 persen pada triwulan I 2026. Data ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menggenjot pembangunan di awal tahun anggaran.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menjelaskan bahwa peningkatan eksekusi proyek-proyek pembangunan daerah sudah terlihat sejak awal tahun anggaran. Meskipun pertumbuhan belanja daerah secara total masih melambat dibandingkan periode sebelumnya, akselerasi belanja modal menjadi indikator utama kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Percepatan realisasi belanja modal pada awal tahun ini diharapkan dapat menjadi stimulan kuat bagi pertumbuhan ekonomi regional pada kuartal berikutnya. Peningkatan aktivitas pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Lonjakan Belanja Modal Dorong Pembangunan Daerah

Peningkatan belanja modal sebesar 65,21 persen secara tahunan menjadi penanda utama akselerasi pembangunan di Kalimantan Selatan. Catur Ariyanto Widodo menegaskan bahwa belanja ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek infrastruktur, pengadaan aset pemerintah, serta investasi publik di daerah. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah daerah pada pengembangan fisik dan peningkatan kapasitas layanan publik.

Hingga akhir triwulan I 2026, realisasi belanja daerah di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp5,59 triliun. Angka ini merepresentasikan 13,66 persen dari total pagu anggaran. Sementara itu, pendapatan daerah berhasil terealisasi sebesar Rp7,45 triliun, atau mencapai 23,68 persen dari target yang ditetapkan.

Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada lonjakan pada belanja modal, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk meningkatkan penyerapan anggaran secara keseluruhan. Fokus pada percepatan proyek infrastruktur Kalsel diharapkan dapat menutup kesenjangan ini di periode selanjutnya.

Peran Fiskal dalam Stimulasi Ekonomi Regional

Catur Ariyanto Widodo menilai bahwa percepatan realisasi belanja modal pada awal tahun sangat krusial untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi regional. Melalui peningkatan aktivitas pembangunan, perputaran ekonomi lokal akan semakin menggeliat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, realisasi Belanja Negara tercatat sebesar Rp7,39 triliun di Kalimantan Selatan. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menjadi motor utama penggerak fiskal dengan realisasi Rp1,97 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 28,73 persen. Kontribusi BPP ini sangat penting dalam mendukung program-program pembangunan nasional yang berdampak di daerah.

Transfer ke Daerah (TKD) juga memainkan peran vital sebagai kontributor terbesar dalam anggaran, dengan nilai penyaluran mencapai Rp5,43 triliun. Penyaluran TKD yang efektif dan tepat waktu sangat mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk percepatan proyek infrastruktur Kalsel.

Dinamika Pendapatan Negara dan Defisit Regional

Pada sisi penerimaan, pendapatan negara di Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 berhasil terkumpul sebesar Rp2,18 triliun. Angka ini setara dengan 7,42 persen dari target tahunan dan menunjukkan pertumbuhan nominal sebesar 5,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, penerimaan perpajakan sempat mengalami tekanan dengan kontraksi 4,31 persen secara tahunan. Kontraksi ini disebabkan oleh tingginya restitusi pajak serta pengaruh kebijakan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun anggaran. Fluktuasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan fiskal daerah.

Di tengah dinamika tersebut, defisit regional Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp5,21 triliun. Catur Ariyanto Widodo menjelaskan bahwa defisit ini mencerminkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen countercyclical. APBN berperan menjaga daya dorong ekonomi daerah pada awal tahun melalui penguatan belanja pemerintah dan investasi publik, termasuk dalam percepatan proyek infrastruktur Kalsel.

Sumber: AntaraNews