Belanja Pusat Kaltim Capai Rp1,69 Triliun, Pembangunan Tol IKN Dominasi Serapan Anggaran

Pemerintah pusat telah merealisasikan belanja sebesar Rp1,69 triliun di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir Februari 2026. Angka ini setara dengan 8,92 persen dari total pagu anggaran Kaltim tahun 2026 yang mencapai Rp18,91 triliun. Realisasi belanja ini menjadi sorotan utama dalam upaya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, menjelaskan bahwa serapan anggaran tersebut didominasi oleh proyek pembangunan jalan dan jembatan. Proyek-proyek ini secara khusus mendukung infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kaltim. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan ibu kota baru.

Dominasi belanja modal terlihat jelas pada pembangunan jalan bebas hambatan yang menjadi penopang utama IKN. Serapan dana untuk proyek ini mencapai Rp810 miliar, atau sekitar 7,57 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk pembangunan IKN.

Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas utama dalam realisasi belanja pemerintah pusat di Kalimantan Timur. Dana sebesar Rp810 miliar telah terserap untuk pembangunan jalan bebas hambatan yang krusial bagi konektivitas IKN. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan aksesibilitas menuju ibu kota baru.

Selain jalan tol, belanja modal juga terus bergerak untuk pembangunan fasilitas penting lainnya di IKN. Proyek-proyek tersebut meliputi kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam membangun ekosistem pemerintahan yang lengkap.

Meskipun pagu belanja pemerintah pusat di Kaltim untuk tahun 2026 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp18,91 triliun dari Rp24,41 triliun pada tahun 2025, fokus pada IKN tetap menjadi inti. Penurunan ini tidak menghambat laju pembangunan infrastruktur vital yang menopang keberadaan IKN.

Selain belanja modal, realisasi anggaran pemerintah pusat di Kaltim juga mencakup belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai tercatat mencapai Rp610 miliar, merepresentasikan 14,25 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk pos ini. Angka ini menunjukkan pembayaran gaji dan tunjangan bagi aparatur sipil negara di Kaltim.

Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp250 miliar, yang merupakan 6,69 persen dari pagu keseluruhannya. Belanja ini mencakup pengadaan barang dan jasa untuk operasional pemerintahan sehari-hari. Kedua jenis belanja ini penting untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan efektif.

Untuk belanja bantuan sosial, alokasi pagunya hingga saat ini belum ditetapkan, menunjukkan adanya proses perencanaan yang masih berlangsung. Dominasi belanja fungsi pemerintahan 2026 terlihat pada penyaluran sektor pelayanan umum senilai Rp3,4 triliun. Disusul belanja fungsi ekonomi sebesar Rp970 miliar, yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.367 persen secara tahunan (yoy).

Penyaluran transfer ke daerah (TKD) di Kaltim menunjukkan peningkatan persentase yang positif sejak Januari hingga 28 Februari 2026. Total penyaluran TKD mencapai Rp3,35 triliun, merepresentasikan 6,59 persen secara tahunan (yoy). Peningkatan ini penting untuk mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Keduanya berperan vital dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat otonomi daerah.

Namun, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan signifikan hingga 74,67 persen. Penurunan ini diakibatkan oleh dinamika kebijakan fiskal nasional serta penyesuaian alokasi yang didasarkan pada kapasitas fiskal masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan adaptasi terhadap kondisi ekonomi makro dan kebutuhan daerah.

Secara keseluruhan, pagu belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Kaltim untuk tahun 2026 adalah Rp40,99 triliun. Angka ini mencerminkan total alokasi dana yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk berbagai program dan kegiatan di wilayah tersebut. Pagu ini menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Hingga Februari 2026, realisasi dari pagu belanja negara regional Kaltim tersebut telah mencapai Rp5,04 triliun. Jumlah ini setara dengan 12,30 persen dari total pagu yang ditetapkan. Realisasi ini menunjukkan progres awal penyerapan anggaran di berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik.

Data ini disampaikan oleh Tjahjo Purnomo, Kepala Kanwil DJPb Kaltim, yang secara rutin memantau kinerja anggaran. Pemantauan ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana APBN. Laporan berkala membantu pemerintah dalam membuat keputusan strategis terkait alokasi dan realisasi anggaran.

Sumber: AntaraNews