KPPN Manokwari Catat Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Rp2,92 Triliun, Capai 64 Persen Pagu Anggaran

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari melaporkan realisasi belanja kementerian/lembaga di wilayahnya. Hingga Oktober 2025, total belanja mencapai Rp2,92 triliun. Angka ini setara dengan 64 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4,56 triliun.

Capaian ini menunjukkan akselerasi positif secara bulanan, meningkat 18,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, secara tahunan, terjadi kontraksi sebesar 17,5 persen jika dibandingkan periode yang sama pada Oktober 2024.

Data ini disampaikan oleh Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, di Manokwari, Papua Barat. Informasi ini penting untuk memahami kinerja keuangan pemerintah daerah dan tantangan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran.

Rincian dan Komponen Belanja Utama KPPN Manokwari

Kurniawan Santoso merinci komponen belanja yang membentuk total realisasi belanja KPPN Manokwari tersebut. Belanja pegawai tercatat sebesar Rp1,37 triliun, sementara belanja barang mencapai Rp1,08 triliun. Angka ini menunjukkan prioritas pada sumber daya manusia dan operasional.

Selain itu, belanja modal terealisasi Rp452,38 miliar, belanja bantuan sosial Rp327,32 juta, dan belanja lainnya Rp5,44 miliar. Belanja pegawai menjadi komponen dengan serapan tertinggi, mencapai 88,81 persen dari pagu.

Disusul oleh belanja barang dengan serapan 54,4 persen, belanja modal 51,9 persen, dan belanja bantuan sosial 48,7 persen. Kurniawan Santoso menambahkan bahwa "Belanja gaji dan tunjangan TNI/Polri menjadi penyumbang terbesar" dalam kategori belanja pegawai.

Serapan anggaran yang bervariasi antar komponen ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan. Optimalisasi pada setiap pos belanja terus menjadi fokus utama KPPN Manokwari untuk mencapai target.

Tantangan dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran

Meskipun realisasi belanja KPPN Manokwari menunjukkan akselerasi bulanan, masih ada tantangan dalam penyerapan anggaran. Sepuluh kementerian/lembaga dengan alokasi terbesar hanya menyumbang 2,5 persen dari total realisasi pada Oktober 2025.

Kinerja serapan belanja satuan kerja, khususnya di sektor infrastruktur, sangat memengaruhi angka realisasi belanja ini. Contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan pagu Rp1,28 triliun baru merealisasikan 45,10 persen.

Kurniawan Santoso menekankan perlunya optimalisasi lebih lanjut. "Memang perlu dilakukan optimalisasi lagi agar serapannya meningkat. Serapan belanja di Kementerian PU dan Kementerian Agama kurang dari 60 persen," ujarnya.

Berbagai kendala teknis turut memengaruhi kinerja belanja kementerian/lembaga. Ini termasuk revisi dan pembukaan blokir anggaran, keterlambatan penandatanganan serta penyelesaian kontrak, hingga transisi kepemimpinan dan penetapan pejabat definitif.

Keterbatasan sumber daya pengelola anggaran setelah pemecahan unit kerja dan pelelangan ulang akibat minimnya penyedia yang memenuhi kualifikasi juga menjadi faktor penghambat. Upaya terus dilakukan untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran.

Sumber: AntaraNews