Presiden Jokowi menegur soal anggaran dana pengembangan UMKM, yang banyak disalurkan untuk hal tak penting. Jokowi menyebut anggaran dana pengembangan UMKM di salah satu kabupaten, yaitu Rp2,5 miliar. Namun, dana Rp1,9 miliar, malah digunakan untuk hal- hal tak penting, seperti perjalanan dinas.

Presiden Jokowi menyindir keras pejabat bdi daerah menggunakan anggaran miliaran tidak jelas. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakornas Pengawas Intern Pemerintah, Rabu, 14 Juni 2023. Salah satu temuan, terkait anggaran stunting sebesar Rp10 miliar. Namun, dari temuan ternyata hanya Rp2 miliar yang benar-benar dipakai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan banyak penggunaan anggaran di pemerintahan yang tidak optimal. Malahan beberapa anggaran seperti untuk penurunan stunting tak lebih banyak pada program konkret.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) baru mencapai Rp219,44 triliun sampai akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut mengalami perlambatan 5,56 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama telah mencapai Rp232,36 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan tersebut diteken pada 28 April 2023, kemudian resmi diundangkan pada 3 Mei 2023.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, penyerapan anggaran di 2022 mencapai Rp54,49 triliun, atau 93,71 persen dari total anggaran Rp 58,14 triliun di 2022. Sementara dari realisasi fisik, tercapai sebesar 96,13 persen dari target yang ditetapkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan serapan APBD 2022 baru di kisaran 62 persen hingga akhir November 2022. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan menerjunkan tim ke daerah-daerah yang realisasi belanjanya rendah, padahal sudah menjelang akhir tahun.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara mencatat, realisasi anggaran OJK per 16 November 2022 mencapai mencapai 82,57 persen. Sementara realisasi anggaran sampai 30 November diperkirakan mencapai 88,61 persen dari pagu anggaran OJK sebesar Rp 6,30 triliun.

Penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan per 23 November 2022 mencapai Rp25,35 triliun atau 75,63 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp33,51 triliun. Sementara untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub hingga November 2022 sebesar Rp7,6 triliun atau 90,14 persen dari target yang ditetapkan s

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mencatat anggaran belanja daerah itu yang terserap masih sekitar Rp4,67 triliun. Angka tersebut hanya sekitar 55 persen dari target belanja dalam APBD 2022 sekitar Rp8,5 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi realisasi APBD oleh pemerintah daerah di tengah kenaikan kebutuhan pokok masyarakat. Dia menyebut, realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih 47 persen. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil untuk realisasi pemanfaatannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah banyak menghemat anggaran setelah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas negara. Salah satunya melalui implementasi New Way Of Working (NWOW) dan menuntut pengelolaan anggaran sesuai prinsip value for money.

Sejumlah Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah akan meneken kontrak belanja dalam negeri di puncak acara Business Matching pada 30-31 Mei 2022. Ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan belanja dalam negeri sebesar Rp 400 triliun di 2022.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja barang negara untuk menangani pandemi di kuartal I-2022 menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tahun ini realisasi belanja barang negara untuk penanganan pandemi hanya Rp 200 miliar dari yang sebelumnya mencapai Rp 19,1 triliun.

Pemerintah mencatat realisasi belanja untuk perlindungan sosial dari pos anggaran PEN meningkat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas dunia. Per 31 Maret realisasinya baru mencapai Rp 22,48 triliun. Hanya dalam waktu 15 hari, penyerapannya meningkat menjadi Rp 45,08 triliun.

Realisasi belanja negara per kuartal I-2022 telah mencapai Rp 490,6 triliun atau 18,1 persen dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2022. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp 150 triliun, belanja non KL 164,2 triliun, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp 176,5 triliun dan pembiayaan investasi Rp 15 T.