Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Realisasi Belanja Kabupaten Bogor per 5 Desember 2025 mencapai 71,71 persen. Namun, rendahnya serapan anggaran Dinas PUPR menjadi perhatian serius menjelang akhir tahun anggaran.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja daerah hingga Oktober 2025 terkontraksi -13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun secara tahunan (YoY)

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

Pemerintah tidak ingin menunggu hingga akhir tahun untuk memastikan dana yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membeberkan alasan di balik rendahnya Realisasi Belanja Daerah DKI yang baru mencapai 37 persen hingga Juli 2025. Apa penyebabnya?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membeberkan capaian positif APBD DKI 2025, termasuk surplus signifikan dan kontribusi besar terhadap PDB nasional. Simak detailnya!

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.

Menurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara

Perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh 5,11 persen di tengah pelemahan ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa lonjakan Akselerasi Belanja K/L hingga 85,5 persen per Februari 2026 merupakan desain strategis pemerintah untuk meratakan dampak ekonomi sepanjang tahun anggaran.

Komisi II DPRD Kota Cirebon evaluasi kinerja BPKPD untuk memastikan pengelolaan APBD 2026 efektif dan akuntabel. Dorongan optimalisasi pendapatan daerah dan penagihan piutang menjadi fokus utama di tengah tantangan dana transfer pusat.

Realisasi belanja kementerian/lembaga yang dicatat KPPN Manokwari hingga Oktober 2025 mencapai Rp2,92 triliun, atau 64 persen dari total pagu anggaran, menunjukkan akselerasi positif namun masih menghadapi tantangan.

Hingga pertengahan November 2025, realisasi belanja APBD Sulteng baru mencapai 58,43 persen, jauh di bawah target 80 persen. Apa penyebab serapan anggaran ini melambat?

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap kendala administratif sebagai penyebab utama keterlambatan pembayaran honor Business Assistant (BA) dan PMO dalam program KDKMP, memicu pertanyaan kapan dana pendampingan akan terselesaikan.

Realisasi TKD Sumsel hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp25,86 triliun dari total pagu Rp34,51 triliun, menunjukkan komitmen daerah dalam mempercepat layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mematangkan rencana Pembangunan Pasar Induk Modern Kubu Raya, Pasar Induk Melati, yang diharapkan menjadi pusat ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

Program Kopdes Merah Putih hadir sebagai inisiatif strategis pemerintah untuk mentransformasi ekonomi desa, melibatkan rekrutmen manajer profesional dan pemberdayaan penerima PKH. Simak tantangan dan peluangnya.

Pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan APBN untuk menutupi kenaikan biaya penerbangan haji, dengan tujuan meringankan beban jemaah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupayakan peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare setiap tahun melalui program bongkar ratoon. Langkah ini strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada gula nasional pada tahun 2027.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN Kementerian PU, di tengah isu penggeledahan oleh Kejati DKI Jakarta, demi kepercayaan publik.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat Ketahanan Energi Nasional dengan memperluas sumber pasokan global dan mengoptimalkan produksi dalam negeri di tengah potensi gangguan distribusi dan gejolak harga minyak.