Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan strategi kompetisi anggaran Mendagri dengan insentif fiskal untuk mendorong realisasi APBD daerah secara optimal, menarik perhatian para pengamat.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga menguat.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya Anggaran Pemda Mengendap sebesar Rp203 triliun di bank, padahal realisasi belanja daerah stagnan. Mengapa ini bisa terjadi?

Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah yang inflasinya melebihi rata-rata nasional untuk segera bertindak. Langkah-langkah **pengendalian inflasi daerah** menjadi krusial demi stabilitas ekonomi.

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Mendagri juga mendorong agar daerah di tiga provinsi tersebut melakukan diversifikasi pangan di wilayah masing-masing.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai suatu daerah mengalami kemajuan atau kemunduran.

Bima menjelaskan, saat ini rata-rata realisasi pendapatan di daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang ditetapkan.

Dalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Kuasa hukum menyebut Jokowi bakal menjadikan sidang tersebut sebagai momentum untuk memberikan penjelasan.

Dokter Tifa dihadapkan pada dakwaan fitnah dan pencemaran nama baik karena menyatakan bahwa ijazah S1 Jokowi adalah palsu di media sosial dan forum publik.

Sidang perdana terkait dugaan pencemaran nama baik Presiden Jokowi, akan dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan oleh dokter Tifa.

Berdasarkan pantauan, pukul 11.40 WIB mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih melayani warga yang datang ke rumah.

Jokowi dan Jusuf Kalla tampak duduk di barisan depan mimbar upacara.

Mawardi menjelaskan, kerbau memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Lampung sejak dahulu.

Menurutnya, melalui fungsi anggaran, DPRD perlu mendorong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih produktif.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan segera melakukan pembayaran utang Pemkab Penajam sebesar Rp215 miliar kepada pihak ketiga secara bertahap tahun ini. Pembayaran ini menggunakan skema pinjaman daerah.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan Rp3,31 miliar untuk proyek rekonstruksi Jalan SP Sudikampiran-Gadingan. Langkah ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan ekonomi lokal, menjamin **rekonstruksi jalan Indramayu** yang berkualitas demi keseja

BPH Migas aktif mendorong perluasan sambungan jaringan gas Bekasi untuk rumah tangga. Inisiatif ini menawarkan solusi energi yang lebih hemat, praktis, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.