Mendagri Tito Tegaskan Kepala Daerah, Efisiensi Anggaran Bukan Diartikan Menyimpan Uang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai suatu daerah mengalami kemajuan atau kemunduran. Dia meyakini, kalau daerah maju maka negara juga akan ikut maju.

"Kalau pertumbuhan ekonominya maju berarti negara itu akan maju atau daerah itu akan maju," kata Tito seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (9/5).

Mantan Kapolri itu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang positif namun masih rendah menunjukkan kemajuan berjalan lambat, sedangkan pertumbuhan yang negatif mencerminkan tantangan serius dalam pembangunan. Dia mencatat, ada provinsi yang pendapatannya tinggi secara nasional, namun mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat rendahnya penyerapan belanja daerah.

"Artinya uangnya disimpan di bank, enggak beredar di masyarakat. Akibatnya ini (pertumbuhan ekonomi yang negatif)," ungkapnya.

Menurut Tito, rendahnya serapan belanja daerah disebabkan lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Untuk itu, kepala daerah diminta segera meminta seluruh OPD agar menyusun skenario percepatan belanja, terutama jika realisasi pendapatan daerah sudah tinggi.

Dia juga menekankan pentingnya evaluasi internal untuk mempercepat peningkatan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber lainnya seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Purnawirawan Jenderal Bintang Empat ini juga kembali mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran. Namun dia menegaskan, efisiensi bukan berarti menyimpan anggaran, melainkan mengalihkan belanja tidak penting, seperti kegiatan seremonial ke program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.

Mendagri juga menyoroti, pentingnya konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dia menyebut konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, maka perlu ada uang yang beredar di masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat bisa dari swasta dan dari pemerintah," jelasnya.

Selanjutnya, Tito meminta kepala daerah untuk rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah masing-masing. Keduanya merupakan indikator penting yang saling terkait dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah.

"Artinya kalau misalnya kita bicara biaya hidup, bicaranya masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka harus dipegang dua data itu," tuturnya.

Tito kembali mewanti pentingnya percepatan belanja yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, harus segera disalurkan agar daya beli masyarakat meningkat.

"Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Mereka enggak tertekan. Dan itu akan meningkatkan angka konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah," dia menandasi.

Sebagai informasi, pernyataan Tito disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).