Target Tuntas! Jakbar Optimalkan Penyerapan Anggaran Jakarta Barat di Triwulan IV 2025

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) secara serius mengoptimalkan Penyerapan Anggaran Jakarta Barat untuk setiap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) pada Triwulan IV tahun 2025. Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Wilayah Kota Jakarta Barat yang berlangsung pada Selasa, 07 Oktober. Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim, memimpin rapat tersebut untuk memastikan efisiensi penggunaan dana publik.

Berbagai langkah konkret telah disiapkan untuk mencapai target tersebut, termasuk penandatanganan kontrak kerja bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Penanggulangan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Proses penandatanganan ini dijadwalkan akan dimulai pada 10 Oktober 2025, sebagai bagian dari percepatan realisasi program. Selain itu, pengaktifan Posko Siaga Bencana di seluruh jenjang kewilayahan juga menjadi prioritas.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Jakbar juga berupaya memaksimalkan pengumpulan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebelum tanggal 30 November 2025. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Firmanudin Ibrahim menekankan pentingnya pelaksanaan arahan pimpinan dalam setiap kebijakan yang diambil.

Untuk mencapai target Penyerapan Anggaran Jakarta Barat yang optimal, Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim, menguraikan beberapa strategi kunci. Salah satunya adalah percepatan penandatanganan kontrak kerja PJLP dan PPSU yang akan dimulai pada 10 Oktober 2025. Langkah ini diharapkan dapat segera menggerakkan roda pelaksanaan program di berbagai sektor.

Selain itu, pengaktifan Posko Siaga Bencana di semua tingkatan kewilayahan menjadi fokus penting. Kesiapsiagaan ini tidak hanya untuk merespons kejadian darurat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan keamanan dan kenyamanan warga. Firmanudin menegaskan bahwa semua upaya ini akan menjadi perhatian utama jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat.

Pengumpulan Bulan Dana PMI juga menjadi agenda prioritas yang harus dimaksimalkan sebelum 30 November 2025. Dukungan terhadap kegiatan sosial kemanusiaan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Firmanudin menyatakan, "Kita laksanakan apa-apa yang menjadi arahan dan kebijakan pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur."

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, Firmanudin Ibrahim berharap semua UKPD dapat mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap kegiatan pelaksanaan program. Hal ini penting sebagai bentuk laporan kepada pimpinan dan terutama kepada masyarakat. Jika diperlukan, UKPD dipersilakan berkoordinasi dengan Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Sudin Kominfotik) Jakarta Barat untuk keperluan dokumentasi dan publikasi.

Firmanudin menjelaskan bahwa tujuan publikasi ini bukan untuk pencitraan semata. "Bukan untuk gaya-gayaan atau lainnya, dengan kita publikasikan maka masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sudah bekerja untuk masyarakat," ujarnya. Transparansi ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Di samping itu, Firmanudin juga mengimbau jajaran UKPD untuk merespons cepat laporan pengaduan warga, terutama yang disampaikan secara online. Ia menyampaikan amanat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar merespons dengan cepat dan tuntas setiap laporan yang datang dari masyarakat. "Kanal pengaduan bisa datang dari media apa saja, baik 'offline' terutama online," pungkasnya, menekankan pentingnya pelayanan publik yang responsif dan efektif.

Sumber: AntaraNews