Sorot
{{caption}}
Hasil Haiti vs Skotlandia: McGinn Bawa The Tartan Army Menang di Laga Pertama

{{caption}}
Brasil Vs Maroko: 3 Pelajaran Berharga untuk Selecao

{{caption}}
Brasil Vs Maroko: Raphinha Belum Maksimal

{{caption}}
Daftar Hoaks Bantuan yang Mencatut Prabowo, Ada Hasil Manipulasi AI

{{caption}}
Prabowo Terima Menhan Jepang, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Dibahas

{{caption}}
Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Bansos Rp 5,4 Juta dari Prabowo

Topik Terkait
{{caption}}
PNBP Lelang DJKN Sulsel Capai Rp6,09 Miliar per April 2026, Lampaui Target Piutang Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan Rp6,09 miliar dari PNBP Lelang hingga April 2026, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan negara dan piutang negara.

{{caption}}
Percepatan Proyek Infrastruktur Kalsel: Belanja Modal Melonjak 65,21 Persen Dorong Ekonomi Regional

DJPb Kalsel mencatat lonjakan belanja modal 65,21% pada Triwulan I 2026, percepatan proyek infrastruktur dan investasi publik diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi regional.

{{caption}}
Pajak Daerah Kalsel Tumbuh 11,26 Persen, Sinyal Kuat Ekonomi Kerakyatan Awal 2026

DJPb Kalsel mencatat Pajak Daerah Kalsel Tumbuh signifikan 11,26 persen pada Januari 2026, menandakan penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian fiskal di wilayah tersebut.

{{caption}}
DJKN Kalselteng Lampaui Target: Realisasi PNBP Kalsel 2025 Capai Rp31,95 Miliar

Kantor Wilayah DJKN Kalselteng berhasil melampaui target, mencatat Realisasi PNBP Kalsel 2025 sebesar Rp31,95 miliar meskipun terjadi penurunan pada beberapa sektor. Simak detailnya!

{{caption}}
Nilai BMN Kalsel Tembus Rp66 Triliun pada 2025, Fondasi Penting Pembangunan Daerah

Kantor Wilayah DJKN Kalselteng mencatat nilai BMN Kalsel mencapai Rp66 triliun hingga akhir 2025, menjadi fondasi krusial bagi layanan publik dan pembangunan di Kalimantan Selatan.

{{caption}}
Realisasi Belanja APBN Kalsel 2025 Capai 96,39 Persen, Peran Fiskal Optimal Topang Ekonomi Daerah

Hingga akhir 2025, Realisasi Belanja APBN Kalsel mencapai Rp40,34 triliun. Angka ini menunjukkan peran fiskal pemerintah yang optimal dalam menopang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan.

{{caption}}
Realisasi TKD Kalsel Rp30,13 Triliun Wujudkan Pemerataan Pembangunan Daerah

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi TKD Kalsel mencapai Rp30,13 triliun hingga akhir 2025, berperan strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

{{caption}}
Pemprov Kaltim Raih Rp2,1 Miliar dari Lelang Akbar Barang Milik Daerah, Optimalkan Aset Tak Produktif

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mengumpulkan Rp2,1 miliar dari lelang akbar Barang Milik Daerah Kaltim, mengubah aset tak produktif menjadi sumber PAD signifikan.

{{caption}}
DJPb Kalsel Catat Realisasi TKD Capai 84,18 Persen per Oktober, Lampaui Tahun Lalu

Realisasi TKD Kalsel per Oktober 2025 mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen dari pagu Rp30,55 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. DJPb Kalsel terus mendorong optimalisasi dana daerah.

{{caption}}
Wow, Realisasi TKD Kalsel Capai 77,92 Persen hingga September 2025: Dorong Stabilitas Fiskal Daerah!

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

{{caption}}
Lelang 10.10 Kalsel: DJKN Kalselteng Raup Rp27 Miliar, Ada Sasirangan Karya Anak Down Syndrome Ikut Dilelang!

Lelang 10.10 Kalsel berhasil meraup Rp27 miliar, menunjukkan peningkatan signifikan. DJKN Kalselteng mengungkap strategi di balik capaian fantastis ini. Ada apa lagi yang dilelang?

{{caption}}
Pajak Daerah Pangkalpinang Capai Rp68 Miliar, Bakeuda Optimistis Lampaui Target

Bakeuda Kota Pangkalpinang melaporkan realisasi Pajak Daerah Pangkalpinang telah mencapai Rp68,03 miliar per Juni 2026, menunjukkan optimisme tinggi untuk melampaui target yang ditetapkan.

{{caption}}
DPRD Tawarkan Solusi Konkret Atasi Belanja Pegawai Kabupaten Bekasi yang Tinggi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

{{caption}}
Bupati Bulungan Pastikan UMKM Tepian Sungai Kayan Bebas Retribusi Daerah

Pemkab Bulungan memutuskan tidak memungut retribusi dari ratusan UMKM di Tepian Sungai Kayan. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha mikro di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, memastikan UMKM Bulungan tetap eksis.

{{caption}}
Strategi Pemkab Bekasi Genjot Optimalisasi PAD di Tengah Tantangan Fiskal Daerah

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

{{caption}}
Wagub Lampung: Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak Percepat Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan program pembangunan di wilayah Lampung.

{{caption}}
NTB Bidik Pajak Kendaraan Listrik dan Sumber Baru Lainnya untuk Genjot Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Provinsi NTB berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai sumber baru, termasuk potensi Pajak Kendaraan Listrik NTB, didukung Perda baru. Bagaimana strateginya untuk mencapai target Rp160 miliar?

{{caption}}
Pemerintah Kota Pangkalpinang Terapkan Sistem Pajak Daerah Digital

Pemerintah Kota Pangkalpinang kini hadirkan inovasi pembayaran pajak daerah digital untuk permudah masyarakat, meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi keuangan daerah.

{{caption}}
Bank Kalteng Bagikan Dividen Rp184,2 Miliar dari Laba Bersih 2025, Dorong PAD Kalimantan Tengah

Bank Kalteng Bagikan Dividen sebesar Rp184,2 miliar dari laba bersih Tahun Buku 2025 kepada pemegang saham, menegaskan komitmen dorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah.

{{caption}}
Ombudsman NTT Tekankan Peningkatan Pelayanan Publik Samsat untuk Optimalisasi PAD

Ombudsman RI Perwakilan NTT menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Samsat sebagai kunci utama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

{{caption}}
Dishub Cianjur Gencarkan Penertiban Parkir Liar, Respon Keluhan Masyarakat dan Jaga Ketertiban

Dinas Perhubungan Cianjur akan segera menggencarkan penertiban parkir liar sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas dan potensi Pendapatan Asli Daerah.

{{caption}}
Optimalisasi Aset Tanah Gowa: Pemkab Gowa, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Bersinergi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

{{caption}}
Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Pembiayaan Kreatif Daerah Hadapi Keterbatasan Fiskal

Di tengah tantangan global dan keterbatasan anggaran, Kemendagri mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pembiayaan Kreatif Daerah demi pembangunan berkelanjutan.